Home TEKNOLOGI TEKNOLOGI Pengaruh Cybercrime di Indonesia
Pengaruh Cybercrime di Indonesia
Wednesday, 01 May 2013 00:06

Christian Novan, S.Kom,  Melkior N.N Sitokdana, S.Kom

Universitas Gajah Madah

Yogyakarta, Indonesia

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Abstrak

Teknologi informasi merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi segala sektor dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan yang pesat membuat kebutuhan teknologi informasi menjadi meningkat tiap saat. Tidak semua pengguna teknologi informasi menggunakan teknologi informasi dengan itikad baik, hal ini membuat pihak pemerintah harus membuat aturan-aturan dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.

 

Kata kunci : cybercrime, kejahatan teknologi, peraturan teknologi informasi

1. Pendahuluan

Teknologi informasi merupakan istilah yang cukup populer di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kebutuhan manusia akan teknologi informasi membuat pertumbuhan dari sektor teknologi informasi menjadi sangat pesat. Keyakinan terhadap teknologi informasi yang dapat memajukan bisnis membuat banyak produsen yang berlomba untuk memberikan teknologi informasi yang canggih dan memanjakan kostumer. Kostumer pun memiliki keyakinan dengan memiliki perlatan elektronik dan selalu update akan membuat hidup menjadi nyaman dan tidak ketinggalan jaman. Sudah cukup banyak proses bisnis di Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan beberapa sudah cukup berkembang karena penggunaan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi juga memberi dampak yang tidak baik. Penyebaran informasi yang tanpa batas wilayah maupun waktu, membuat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain. Selain itu perkembangan teknologi informasi dan penyebaran informasi tanpa batas memberi perubahan terhadap budaya di Indonesia.

Dengan demikian, dibentuk dan disusunlah hukum teknologi informasi yang lebih dikenal hukum siber (cyber law) atau hukum telematika. Hukum telematika bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga pengguna teknologi informasi agar tidak terjadi penggunaan teknologi informasi yang salah dan merugikan pihak lain.

Hukum telematika yang berlaku tentu masih belum bisa sepenuhnya menghadapi permasalahan didalam dunia teknologi informasi. Kejahatan melalui jaringan internet ataupun kejahatan yang melibatkan teknologi informasi (cyber crime) masih belum dapat diimbangi oleh pihak pemerintah. Bahkan kejahatan teknologi informasi selalu lebih dulu dari hukum telematika tersebut. Terbukti dari masih belum bisa sepenuhnya membuktikan pelaku kejahatan dan sumber kejahatan teknologi informasi di Indonesia. Kejahatan teknologi informasi seperti hacking, manipulasi data, penggunaan identitas palsu, pencurian software dan kebocoran data, masih belum sepenuhnya bisa diatasi oleh hukum telematika di Indonesia.

Disahkannya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh pemerintah pada maret 2008, cukup memberi bantuan yang penting dalam mengatasi masalah kejahatan teknologi informasi. Walau masih belum bisa mengatasi seluruhnya, dengan adanya KUH Pidana, KUH Perdata UU No,15 Tahun 2001, UU No.19 Tahun 2002, ditambah UU no.11 Tahun 2008 dan UU no.14 Tahun 2008 membuat hukum telematika menjadi lebih jelas. Tentu saja hukum telamatika juga harus tetap dikembangkan dan mampu mengikuti perkembangan dari teknologi informasi yang ada. Bantuan dari pihak-pihak telematika juga sangat diperlukan bagi pemerintah, karena bila pemerintah hanya sekedar membuat hukum telematika tanpa mengerti dan paham akan situasi kondisi telematika, hukum tersebut akan menjadi percuma dan tidak efektif.

2. Cyberspace

Cyberspace merupakan dunia virtual yang terbentuk dari hasil antara manusia dan teknologi yaitu dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology). [1] Cyberspace terbentuk dari jaringan komputer dan telekomunikasi yang saling terhubung dan berinteraksi yang disebut “electronic nervous system”. [1] Dengan adanya interaksi antar manusia , melibatkan 2 pihak atau lebih, maka diperlukanlah aturan yang mengatur pengguna teknologi informasi yang masuk dalam cyberspace. Masyarakat yang berada dalam komunitas internet dan juga pengguna bisa disebut sebagai “cyber community”.

3. Cybercrime

Cybercrime bisa di definisikan sebagai tindakan kriminalitas dalam dunia internet atau dunia teknologi. Tindakan kriminalitas ini bisa menyerang fasilitas umum ataupun fasilitas pribadi. Di Indonesia juga mulai marak munculnya cybercrime yang marak, meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defaing, cracking, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal dari luar negeri[2].

4. Modus Cybercrime

Didalam cybercrime Indonesia sendiri terdapat banyak modus yang dilakukan. Seperti yang diungkap oleh Kombes(Pol) Drs. Petrus Reinhard Golosse, M.M. Terdapat beberapa modus, yaitu [4]:

a. Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki suatu jaringan sistem tanpa ijin atau secara tidak sah. Kejahatan ini biasanya dilakukan untuk mencuri data, mengacaukan sistem, atau pun untuk memprovokasi yang terlibat dalam sistem jaringan yang dimasuki. Seperti pada situs milik badan intelejen Israel, Mossad, telah di akses oleh pihak tak bertanggung jawab dan sebagian data telah dicuri [3].

b. Illegal Contents

Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan atau menampilkan data ke internet, dimana data tersebut tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum. Adanya pencemaran nama baik, pengancaman, juga kabar bohong bisa dianggap pelanggaran dalam illegall content. Hal ini juga diusut dalam pasal 27 – pasal 29 UU ITE.

c. Data Forgery

Kejahatan ini dlakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan dalam suatu sistem. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen e-commerce dengan membuat kejadian seolah-olah salah ketik, yang dapat menguntungkan pelaku kejahatan karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan. Di Indonesia kasus ini seperti pengiriman email yang menyatakan bahwa account facebook atau data yang dimiliki pengguna kurang lengkap atau salah, lalu di email diberikan link yang sebenarnya link palsu dimana korban diharuskan mengisi ulang datanya yang digunakan pelaku untuk mendapat data korban.

d. Cyber Espionage

Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap database saingan bisnis yang dokumennya dapat digunakan pelaku kejahatan untuk dijual ataupun direplika. Kejahatan ini dapat dilihat pada situs pemerintah Kamboja, hacker Anonymous telah mencuri dan menampilkan 5000 dokumen ke publik [3].

e. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan memasukkan suatu virus, sehingga sistem yang disusupi akan berjalan tidak semestinya.

f. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan dilakukan dengan melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain. Pembocoran strategi perusahaan, dan peniruan konten dari website merupakan salah satu contohnya.

g. Infringements of Privacy

Kejahatan ini hampir sama dengan kejahatan unauthorized access to computer system and service. Perbedaannya adalah kejahatan ini lebih ditujukan kepada data pribadi bukan kepada sistem. Kejahatan ini mengkases data pribadi korban, dan menggunakan data tersebut untuk melakukan penipuan.

5. Dampak Cybercrime

Setiap kejahatan memiliki dampak-dampak negatif, tak terkecuali dalam dunia cyber. Berikut ini adalah dampak-dampak dari cybercrime, seperti pada[5] :

5.1. Dampak pada Ekonomi

Sekarang ini banyak orang yang mempercayakan segala proses bisnis melalui internet, selain proses yang cepat, bisnis juga dapat dijalakan dimana saja selama masih memiliki akses internet. Informasi yang cukup penting pun di simpan dalam komputer dan dapat diakses dimana saja. Bank pun menjalankan proses bisnis melalui internet, seperti penggunaan ATM yang bisa diakses oleh nasabah dimana saja. Bisa dibayangkan jika ada pelaku kriminal dunia internet beraksi didalamnya, akan terjadi kekacauan sistem, penggunaan komputer akan melambat sehingga proses bisnis tidak dapat berjalan baik, kebocoran informasi penting sehingga dapat disalah gunakan.

5.2. Dampak pada Nilai Market

Menilai resiko pelanggaran keamanan cukuplah sulit pada bisnis yang menggunakan jaringan. Inilah yang membuat nilai market cukup susah untuk diprediksi. Oleh karena itu perlu suatu pendekatan untuk mengukur dampak dari pelanggaran tersebut. Pendekatan nilai pasar diharap mampu mendapat ekspetasi pasar modal terhadap pelanggaran keamanan.

5.3. Dampak pada Tingkat Kepercayaan

Semenjak serangan cyber meluas kesemua orang didalam cyberspace dan menembus sistem yang terhubung ke halaman website, pengguna yang yang menungunjungi website akan frustasi dan tidak akan berminat untuk kembali mengunjungi website. Padahal situs yang dimaksud bukan dari kesalahan pemilik situs melainkan dari pihak luar yang menyerang, tetapi pengguna tidak tahu siapa dari dalang sebenarnya dan sudah kehilangan rasa percaya untuk mengunjungi kembali situs tersebut. Persepsi dari satu konsumen bisa merusak kepercayaan terhadap konsumen lainnya. Oleh karena itu mulai timbul kekawatiran akan penggunaan transaksi online diakibatkan adanya korban dari situs yang diserang. Hal ini menjadi suatu yang menyulitkan bagi pebisnis online dan akan membuat usaha bisnis tersebut merosot. Seperti hal yang terjadi pada pengguna suatu kartu untuk internet pada Smartfren, banyak pelanggan yang komplain, walau tidak tau penyebab pastinya, hal ini tentu membuat banyak pelanggan kecewa dan akan pindah dari operator tersebut [6].

5.4. Area Siap untuk Dieksploitasi : Keamanan Nasional

Pada era moderen, banyak negara yang menggunakan teknologi untuk kekuatan penggerak militer. Internet memiliki 90% ketidakamanan dan 10% keamanan yang baik. Karena itu banyak teroris atau penjahat menggunakan teknologi informasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kriminal mereka. Perkembangan teknologi yang canggih tidak hanya memfasilitasi pemerintah, namun para kriminal juga turut mengikuti dan secara tidak langsung menggunakan fasilitas tersebut.

  1. Cyberlaws

Untuk mengatasi cybercrime di Indonesia yang telah meluas, maka dibuatlah hukum yang mengatur dan mengawasi para pengguna jaringan yang masuk dalam area Indonesia, hukum yang ada yaitu [4]:

6.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pada KUHP dibuat persamaan terhadap kasus dalam jaringan, antara lain :

a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Setelah dilakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata ditolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.

b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya, barang tersebut tidak ada. Hal tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

c. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku dan jika tidak dilaksanakan akan membawa dampak yang membahayakan. Hal ini biasanya dilakukan karena pelaku biasanya mengetahui rahasia korban.

d. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet. Modusnya adalah pelaku menyebarkan email kepada teman - teman korban tentang suatu cerita yang tidak benar atau mengirimkan email ke suatu mailing list sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.

e. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di internet dengan penyelenggara dari Indonesia.

f. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi maupun website porno yang banyak beredar dan mudah diakses di internet. Walaupun berbahasa Indonesia, sangat sulit sekali untuk menindak pelakunya karena mereka melakukan pendaftaran domain tersebut diluar negeri dimana pornografi yang menampilkan orang dewasa bukan merupakan hal yang ilegal.

g. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di Internet , misalnya kasus Sukma Ayu-Bjah.

h. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membeli suatu barang dan membayar dengan kartu kreditnya yang nomor kartu kreditnya merupakan curian.

i. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.

6.2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut. Hak cipta untuk program komputer berlaku selama 50 tahun (Pasal 30). Harga program komputer / software yang sangat mahal bagi warga negara Indonesia merupakan peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku bisnis guna menggandakan serta menjual software bajakan dengan harga yang sangat murah. Misalnya, program anti virus seharga $ 50 dapat dibeli dengan harga Rp20.000,00 ataupun men-dowload gratis dari internet. Penjualan dengan harga sangat murah dibandingkan dengan software asli tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi pelaku sebab modal yang dikeluarkan tidak lebih dari Rp.5.000,00 perkeping. Maraknya pembajakan software di Indonesia yang terkesan “dimaklumi” tentunya sangat merugikan pemilik hak cipta. Tindakan pembajakan program komputer tersebut juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3) yaitu “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) “.

6.3. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda- anda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dari definisi tersebut, maka Internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang- Undang ini, sebagaimana diatur pada Pasal 22, yaitu Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

a) Akses ke jaringan telekomunikasi

b) Akses ke jasa telekomunikasi

c) Akses ke jaringan telekomunikasi khusus

Apabila hal tersebut dilakukan, maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6.4. Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk - Read Only Memory (CD - ROM), dan Write - Once - Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

6.5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang paling ampuh bagi seorang penyidik untuk mendapatkan informasi mengenai tersangka yang melakukan penipuan melalui Internet, karena tidak memerlukan prosedur birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama, sebab penipuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan identitas dan data perbankan merupakan bagian dari kerahasiaan bank sehingga apabila penyidik membutuhkan informasi dan data tersebut, prosedur yang harus dilakukan adalah mengirimkan surat dari Kapolda ke Kapolri untuk iteruskan ke ubernur Bank Indonesia. Prosedur tersebut memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data dan informasi yang diinginkan. Dalam Undang-Undang Pencucian Uang proses tersebut lebih cepat karena Kapolda cukup mengirimkan surat kepada Pemimpin Bank Indonesia di daerah tersebut dengan tembusan kepada Kapolri dan Gubernur Bank Indonesia, sehingga data dan informasi yang dibutuhkan lebih cepat didapat dan memudahkan proses penyelidikan terhadap pelaku, karena data yang diberikan oleh pihak bank, berbentuk: aplikasi pendaftaran, jumlah rekening masuk dan keluar serta kapan dan dimana dilakukan transaksi maka penyidik dapat menelusuri keberadaan pelaku berdasarkan data – data tersebut. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai alat bukti elektronik atau digital evidence sesuai dengan Pasal 38 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

6.6. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Selain Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list.

6.7.UU ITE

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana kejahatan jaringan, dimana didalamnya terdapat 54 pasal. Materi UU ITE merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime, EU Directives on Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic Signature. Ketentuan tersebut adalah instrumen internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia[1].

7. Kesimpulan

Cybercrime adalah tindakan yang melanggar hak pengguna internet. Banyak pihak yang memprotes dan benci pada pelaku tindakan cybercrime. Untuk itulah dibuat undang-undang yang mengatur agar tidak terjadi penggunaan yang salah. Namun, undang-undang tersebut tidak sepenuhnya dapat mengatur pengguna internet. Untuk mengatasi hal tersebut, kita atau pemerintah dapat bekerjsama dengan pihak yang dianggap kriminal, tentu saja bekerjasama dalam hal yang baik. Seperti pada situs Mega milik Kim Dotcom [3] yang memanfaatkan komunitas hacker untuk menguji keamanan dari sistem miliknya. Melihat hal ini, kita dapat melihat bahwa undang-undang tidak dapat sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu adanya dukungan dari semua pihak agar undang-undang dapat berjalan. Dan perlu adanya kesadaran setiap pihak untuk menggunakan teknologi dengan baik.

Referensi

[1] Sitompul, Josua. “Cyberspace cybercrimes cyberlaws tinjauan aspek hukum pidana,

Tatanusa, 2012.

[2] Suhariyanto, Budi. “Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan

Celah Hukumnya,” Rajawali Pers, Jakarta. 2012.

[3] Anonim, 2013. www.beritateknologi.com. Di Akses tanggal 20 Maret 2013.

[4] Golose, Petrus Reinhard. Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di

Indonesia oleh Polri. Buletin hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4, No.2 Agustus

2006.

[5] Saini, Hemraj. Rao, Yerra Shankar. Panda, T.C. Cyber-Crimes and Their Impacts : A Review.

Ijera. Vol. 2, issue 2, Mar-Apr 2012, pp.202-209.

[6] Tachir, Act. Penegakan Hukum Cyber Crime di Indonesia,

(http://jinbun.files.wordpress.com/2009/02/penegakan-hukum-cyber-crime-di-indonesia.pdf,

Diakses tanggal: 20 Maret 2013)

 

Share
 


Copyright by KOMAPO.