Home SUARA PEREMPUAN SUARA PEREMPUAN PEMERINTAH GAGAL MELINGDUNGI ANAK PAPUA
PEMERINTAH GAGAL MELINGDUNGI ANAK PAPUA

Oleh: Kepana Magdalena Tuanyentaip Almung)*

 

Pemerintah Papua Membiarkan Anak Asli Papua Menjadi Buru di Negeri Sendiri.

 


Anak-anak Papua merupakan generasi penerus Bangsa Papua dan Indonesia pada umumnya. Anak-anak Papua juga memiliki hak belajar yang sama dengan anak-anak lain di Indonesia bahkan dunia. Orang tua maupun pemerintah membiarkan anak-anak asli Papua begitu saja bekerja keras atau menjadi buruh padahal mereka mempunyai hak untuk sekolah. Kebanyakan anak-anak Papua menjadi pekerja buruh padahal pemerintah sudah membuat peraturan perlindungan anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pengesahan International labour organization (ILO) nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk pekerja buruh untuk anak (Selamatkan anak Papua oleh Ramida HF Siringoring).

Setelah penulis membaca artikel yang dimuat oleh Sirinogoringo, penulis sangat setuju dengan pendapat beliau karena jika dilihat dari realitasnya anak-anak Papua sekarang ini pemerintah Papua tidak memperhatikan pendidikan anak dengan baik sehingga menyebabkan banyak anak asli Papua yang seharusnya bersekolah menjadi penganggur dan menjadi buru di negeri sendiri. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah daerah di Papua menyikapi masalah tersebut supaya pengangguran anak Papua berkurang dan meningkatkan mutu pendidikan anak-anak asli Papua yang berkualitas.

 

Muncul pertanyaan bahwa untuk apa adanya undang-undang perlindungan anak? Apa tujuanya? Apakah pemerintah Papua sudah menjalankan atau sedang menjalankan sesuai dengan undang –undang yang telah dibuat ?

Dari beberapa pertanyaan di atas dapat dikatakan bahwa perlua adanya perhatian pemerintah terhadap anak Papua. Permerintah perlu melakukan kebijakan-kebijakan konkrit seperti membuka lapangan kerja dan mempekerjakan mereka dan membina mereka sehingga anak-anak Papua juga bisa bersaing dengan orang lain. Baik di dunia pendidikan maupun di dunian kerja nantinya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi anak tidak bersekolah adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi sehingga kurang adanya dukungan orang tua terhadap anak sehingga anak yang ingin maju menjadi gagal.

 

Banyak anak muda Papua yang tidak sekolah. Anak-anak di papua ada yang tinggal bersama orangtua dan ada juga yang tinggal bersama orang lain untuk membantu keluarga lain supaya kelurga tersebut akan membantu biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari si anak tersebut. Ada juga yang tinggal di guguk-gubuk bersama orang di tanah orang bersama teman-temannya, mereka berpindah-pindah pekerjaan antara lain menjadi pembantu rumah tangga, pembersih kebun, pembersih halaman rumah, pemecah batu dan kadang tukang ojek. (Siringoringo). Bagaimana pandangan pemerintah daerah terhadap anak-anak asli Papua yang hanya menjadi tukang mencuci piring di rumah orang lain, menjadi pembersih kebun di kebun orang lain dan menjadi tukang ojek liar di jalanan. Jika cara ini masih belum bisa diatasi atau diperbaiki bagaimana nasib pendidikan anak-anak asli Papua di masa yang akan datang.

Dana otonomi khusus membuka kesempatan bagi orang Papua untuk menghasilkan sumber daya manusia Papua yang siap membangun Papua ke depan. Namun, dilihat dari kenyataannya bahwa dana otonomi khusus tidak digunakan secra baik. Jika pendidikan sebagai hak dasar setiap anak, pemerintah harus menegakan kembali undang-undang perlindungan pekerja anak guna mencegah pekerja anak ( pekerja terburuk) dalam dunia anak khususnya di Papua. Dengan demikian, jumlah pekerja anak di Papua dapat diturunkan.

 

Penulis Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Universitas Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2010

Share
 


Copyright by KOMAPO.