Home SUARA PEREMPUAN SUARA PEREMPUAN EMANSIPASI PEREMPUAN PAPUA DALAM PUSARAN GLOBALISASI
EMANSIPASI PEREMPUAN PAPUA DALAM PUSARAN GLOBALISASI

Penulis: Yulitha Mate


Pertama tama penulis mengajak para pembaca yang budiman untuk melihat kembali atas realitas kehidupan kita sebagai manusia penghuni muka bumi ini. Realitas kehidupan manusia dari tahun ke tahun, abad ke abad sampai pada abad millenium (abad 21) ini selalu berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Seluruh makhluk dalam kehidupannya memiliki peran dalam rangkah mempertahankan harkat dan martabat sebagai manusia yang memiliki akal yang sehat, berbudi, dan sebagai manusia sepadan dengan-Nya.

Manusia diciptakan untuk memahami diri sebagai manusia sejati, memahami sesamanya sebagai manusia, bukan sebagai makhluk asing atau binatang. Sebagai manusia tentu memahami segala sesuatu yang ada di bumi, baik -buruk, laki-laki dan perempuan, hewan dan tumbuhan dan lainnya. Oleh karena demikian, manusia memahami diri sebagai manusia laki-laki dan manusia perempuan.

Penulis disini mengulas seputar keberadaan perempuan (Papua) sebagai manusia yang tentunya memilki harkat dan martabat sebagai manusia yang sejati. Mempunyai hak yang sama di hadapan muka bumi. Mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan; hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan hidup, hak berbicara, hak mendapatkan pekerjaan dan tentunya hak politik.

 

Oleh karena demikian perluh kita mengetahui apa itu emansipasi. Berbagai penelusuran penulis menemukan bahwa, emansipasi merupakan pembebasan dari berbagai perbudakan, persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan.

Sedangkan menurut Prianadery emansipasi perempuan ialah proses pelesapan diri para perempuan dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Sehingga dalam konteks ini, penulis mengulas dari sisi keseteraan dalam sosial politik, budaya (perkawinan dan kehidupan lingkungannya).

Kesetaraan dalam hak Berpolik Perempuan Papua

Dalam konteks kesetaraan sosial politik saat ini, perempuan Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya mengalami peningkatan, walaupun dilain sisi tingkat kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan.

Perempuan Papua saat ini dihadapkan pada sebuah kebimbangan, tidak percaya diri, apatis terhadap situasi, trauma, tidak berdaya dan lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah persoalan mendasar yang membebani, seperti misalnya pandangan orang Papua terhadap perempuan Papua hanya bertugas sebagi Ibu dapur, perempuan tidak layak berpendidikan, Perempuan hanya merawat bayi (anak kecil) dan sejumlah pandangan lain yang menjadi tradisi atau kebiasaan orang Papua memandang perempuan Papua.

Kemudian, perempuan Papua dibebani karena kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam kelas, kekerasan terhadap anak perempuan di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun komunitas tertentu. Yang menyebabkan perempuan Papua dibuang ke pengasingan, menyendiri di sudut kota, keluar dari lingkungan masyarakat dan lain lainnya.

Selain itu, pandangan (gagasan, opini, tindakan aksi) perempuan Papua diangap sepeleh. Pandangan orang Papua (Khusus Laki-laki) memandang dan memahami pikiran atau apa yang dipikirkan oleh perempuan Papua selalu melihat sepeleh, tidak diakomodir dan lainnya. Sehingga dimata perempuan selalu mengeluh, selalu pesimis, dan pada akhirnya keluar dari lingkungan tersebut.

Pemerataan untuk memperoleh hak politik baik di lembaga pemerintahaan (eksekutif) maupun lembaga legislative suda dijamin dalam undang undang di Negara ini. Pemerintah telah menetapkan UU, seperti pada Pasal 65 ayat 1 UU (Undang-Undang)  Nomor 12 Tahun 18 Februari 2003 yang berbunyi “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Ketentuan dari UU (Undang-Undang) di atas merupakan tindak lanjut dari konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), yaitu persoalan yang menyangkut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu, Uni Antar Parlemen (Inter Parliamentary Union) pada tahun 1997 di New Delhi mendeklarasikan “Hak politik perempuan harus dianggapi sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia”. UU (Undang-Undang) dan konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tersebut menandakan bahwa dalam ranah politik peran perempuan sudah mulai diakui dan diperhitungkan (Prianadery ).

Oleh karena demikian saat ini orang Papua berpikir besar. Harus memperhatikan hak-hak politik perempuan di mata masyarakat, pemerintah baik legislative maupun eksekutif. Harus ada revolusi cara berpikir orang Papua (laki-laki Papua) untuk merangkul, mengakomodasi, diberdayakan, dan berpihak demi terwujudnya keadilan dan kebenaran sejati di muka bumi Papua.

Kesetaraan Budaya Papua sebagai wujud Emansipasi perempuan Papua

Budaya Papua (bahasa, tarian adat, pesta adat, tata cara perkawinan dan lainnya) setiap suku bangsa Papua menjadi kekuatan besar untuk menjadi teladan dalam emansipasi perempuan Papua. Disana mengajarkan peran perempuan Perempuan dalam segala suatu yang dilakukan oleh suku bangsa yang berada di Tanah Papua.

Peran perempuan Papua dalam tarian adat. Peran perempuan dalam tarian adat diyakini sebagai hal terpenting karena melengkapi kekurangan atau pelengkap. Bahkan perempuan menjadi pelaku dalam tarian adat, kemudian laki-laki Papua menjadi pelengkap. Kemudian, pesta adat harus melibatkan perempuan tidak terkecuali. Selain itu, dalam hal perkawinan kaum perempuan peran penting untuk menyelamatkan generasi berikutnya.

Sebagi contoh dalam budaya atau kebiasaan Perempuan Papua melahirkan anaknya di tempat terntu atau rumah yang disedian. Dalm kondisi ini laki laki Papua berperan penting untuk menyelamatkan Ibu dan Anak. Budaya masyarakat Maybrat ( Aifat) misalnya masyarakat meyakini apabila ada seorang ibu melahirkan harus melahirkan di rumah khusus atau pondok terpisah ( Amah kree) dari rumah yang sebenarnya. Perempuan yang menjaga ibu melahirkan tidak diperkenankan karena babi hutan atau pelihara akan merusak hasil kebun.

Wujud kesetaraan Perempuan Papua dalam konteks budaya Papua menjadi agenda terpenting untuk diangkat dan diterapkan implementasi pemerintahan saat ini. Dengan demikian hak politk dan kesetaraan ekonomi, budaya, pendidikan dapat terwujud.

Perempuan Papua dalam Pusaran Globalisasi

Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, setiap manusia baik perempuan maupun laki-laki sama sama berperan untuk menunjang kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangkah menghidupi kehidupan saat ini bukanlah sedikit, dilain sisi saman menuntut kebutuhan keluarga semakin membengkak. Dilain sisi, kedua bela pihak (Laki laki maupun perempuan) berpikir besar untuk memproteksi kehidupan saman sekarg ini.

Peran perempuan Papua dalam menghadapi tantangan pembangunan saat ini harus dikaji, proteksi, serta mengakomodir kepentingan kepentingan perempuan Papua. Kita harus bangga dengan perempuan Indonesia yang berperan penting untuk mendorong perempuan Indonesia di akui di Dunia. Misalnya Sri Mulyani, Megawati Soekarnoputri, Mari Elka Pangestu dan sejumlah atletis yang mengharumkan nama Indonesia di pentas Internasional.

Oleh karena demikian perempuan Papua dibebaskan untuk meraih mimpi, meraih kesempatan, melibatkan dalam pembangunan ekonomi, social politik, budaya, pendidikan. Perempuan Papua menjadi pelaku pembangunan, pemimpin di birokrasi pemerintahaan, menjadi pemimpin di perusahaan skala nasional maupun internasioanl.

Tantangan globalisasi dan Bonus Demografi sangat serius bagi kaum perempuan Papua saat ini dan masa mendatang. Tingkat kelahiran penduduk semakin tinggi terutama tingkat kelahiran bayi perempuan semakin bertama perlu diwaspadai dan mengambil langkah langkah konkrit untuk merendam Bonus Demografi pada tahun 2025 ke atas. Saat ini di Papua, kesetaraan perempuan Papua untuk mendapatkan hak politik masi sangat minim sehingga semua pihak didorong untuk harus ada dukungan penuh mengisi pemerintahaan.

Akhirnya di akhir tulisan ini saya mau mengajak kepada seluruh orang Papua (Laki Laki maupun Perempuan) memproteksi seluruh orang asli Papua, memproteksi prempuan Papua yang saat ini kerja baik eksekutif maupun legislative dan merekontruksi budaya papua di masa ini agar perempuan Papua bisa mengambil peran penting demi menyelamatkan manusia Papua.


Penulis adalah Mahasiswi Papua, Kuliah di Yogyakarta

Editor: Fransiskus Kasipmabin

 

Share
 


Copyright by KOMAPO.