Home PENDIDIKAN PENDIDIKAN Ujian Nasional merupakan Pelanggaran hak-hak Anak
Ujian Nasional merupakan Pelanggaran hak-hak Anak
Tuesday, 07 May 2013 14:11

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapuskan ujian nasional.

Komisi itu juga mengatakan bahwa ujian nasional telah gagal untuk menguji kompetensi siswa dan bukan melanggar hak hak anak untuk mengembangkan diri.

"Ujian nasional, yang berfungsi sebagai satu-satunya syarat kelulusan, merupakan upaya untuk menilai siswa berdasarkan satu standar. Dengan memegang ujian nasional, pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka, "kata Ketua KPAI Badriyah Fayumi, Senin.

"Ujian nasional adalah kekerasan struktural terhadap anak," katanya.

Badriyah mengatakan bahwa setiap guru dan siswa memiliki keterampilan yang berbeda dan kapasitas belajar.

"Banyak siswa hampir tidak bisa mengingat apa ujian itu tentang setelah selesai. Itu berarti ujian tidak memainkan peran apa pun dalam meningkatkan pengetahuan atau kehidupan siswa, "kata Badriyah.

KPAI merekomendasikan bahwa solusi terbaik akan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memungkinkan sekolah untuk mandiri mengatur ujian akhir. Dikatakan ujian nasional seharusnya hanya diadakan untuk memetakan kualitas pendidikan di negeri ini.

Komisi mengatakan proposal, jika diterima, bisa menyisihkan siswa dan guru dari stres dan kecemasan.

"Kementerian harus berhenti memperlakukan siswa seperti objek. Mereka harus mulai mendengarkan mereka sebelum menerapkan kebijakan, "kata Badriyah.

Daripada ujian akhir, siswa perlu kualitas pendidikan yang lebih baik.

"Pada dasarnya, mereka tidak perlu ujian nasional. Apa yang mereka butuhkan adalah pemerataan guru berkualitas baik. Dengan alokasi 20 persen dari APBN untuk pendidikan, pelayanan harus mudah dicapai itu, "

Badriyah mengatakan.

Pada hari Senin, sekelompok siswa dari sekolah SMP dan SMA negeri dan swasta di Jabodetabek menandatangani petisi terhadap ujian nasional di kantor KPAI.

Mereka mendesak pemerintah untuk menyediakan mereka dengan guru yang berkualitas baik daripada berfokus pada menetapkan standar untuk kelulusan.

"Guru harus menerima pelatihan yang lebih baik sebelum mereka ditugaskan untuk mengajar kita. Ada beberapa guru yang sering hanya tangan bahan kepada kita tanpa penjelasan, yang membuat kita bingung, "kata Oka, yang dirahasiakan nama aslinya, seorang mahasiswa dari publik SMA di Jakarta, dalam diskusi dengan KPAI. Dia mengatakan bahwa kadang-kadang pergi ke sekolah merasa seperti membuang-buang waktu.

"Sebelum ujian nasional, kami menerima tidak ada persiapan. Banyak waktu kami datang ke sekolah untuk mempersiapkan ujian, tetapi guru tidak muncul. Ini adalah buang-buang waktu dan energi. Bagaimana kita diharapkan mencapai hasil yang memuaskan? Hal ini sangat menyebalkan, "tambahnya.

Menanggapi tuntutan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan bahwa ia tidak akan menjatuhkan ujian nasional.

Nuh mengatakan ia hanya bisa menyetujui proposal yang digabung ujian akhir untuk SD dan siswa SMP.

"Ada satu usulan mengatakan bahwa ketika kita memiliki pendidikan dasar sembilan tahun, mengapa kita menunggu sampai kelas III SMP untuk memiliki ujian akhir? Kami terbuka untuk saran, "kata Nuh.

Oleh B.Sevianus Urwan

Diperbaharui Pada Tanggal 07 Mei 2013

Share
 


Copyright by KOMAPO.