Home ARTIKEL SOSIAL POLITIK
KOLONIALISME ELEKTONIK

Oleh: Ishak Bofra

Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat adalah antitesa dari permasalahan sosial yang sedang menjadi fenomena yang sedang lagi maraknya di Indonsia maupun dunia pada umumnya. Efek dari kemajuan arus perkembangan inovasi Teknologi Informasi seperti Handhpne, Gadget, maupun Internet menjadi pemandangan menarik sekaligus menjadi pemandangan duka cita karena menghilangkan arti interaksi sosial secara langsung antara individu dengan individu yang rill dan nyata. Tetapi yang berkembang yaitu seakan kita bermain di ruang kosong yang terisi hanya ilusi bayangan, walau nyata tetapi realitas sekitar lebih nyata. Memang diakui bahwa kita tidak bisa menafikan perkembangan Globalisasi, yang poin utama yaitu arus informasi tanpa ruang, melampau sekat-sekat Negara, bangsa, etnis, dan jenis kelamin.

Read more...
 
TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MELALUI AMANAH UNDANG OTONMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Oleh Malpinus Keduman, SH

Dalam era reformasi sampai era Otonomi Khusus sekarang ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka, dan munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat asli Papua, pada era Otonomi Khusus ini sesungguhnya merupakan peluang emas untuk memajukan kepentingan orang asli Papua dan memperjuangkan keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Partai politik adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam Negara demokrasi, bahwa melalui partai politiklah aktivitas rekrutmen dilakukan, dan begitu pula pendidikan politik kepada para anggota dan kadernya. Di mana Pelaksanaan pemilu secara nasional diselenggarakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif.Sementara itu, pelaksanaan pemilu di Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun Nomor.7 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh. Pasca pelaksanaan pemilu, KPU Provinsi Papua melakukan rekapitulasi suara dan juga menentukan perolehan suara terbanyak. Setelah calon legislatif terpilih, maka dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua lembaga legislatif.

Read more...
 
TINGKATAN KEMISKINAN DAN KATEGORISASI: KEMISKINAN DI PAPUA

Oleh Kotipky Oksianus Bukega

Pengertian Kemiskinan dan Kemiskinan pada Cermin Global

Secara umum pengertian kemiskinan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ditulis demikian: Kemiskinan/miskin berarti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Kemiskinan sudah ada sejak masyarakat itu hidup, bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial dan dalam tatanan pemerintahan yang telah terstruktur, sehingga tentang kemiskinan itu ramai dibicarakan dalam kehidupan sosial. Kemiskinan adalah dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti ekonomi (makanan, pakaian), tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami hal ini secara subyektif dan secara perbandingan, sedangkan yang lainnya melihatnya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. 

Read more...
 
OTONOMI KHUSUS BUKAN SOLUSI UNTUK MEMBANGUN PAPUA

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan nasional, pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan responsibilitas terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara, salah satunya pemberlakuan otonomi khusus . Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan political will Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahawa penyelenggraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi papua selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan dan mewujudkan penegakan hukum dan belum sepenuhnya memenuhi rasa penghormatan tererhadap hak-hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua.

Read more...
 
DEKONTRUKSI PENYAKIT AMNESIA

Malpinus Keduman

Penulis: Mahasiswa Jurusan Hukum, Universitas Adma Jaya, Yogyakarta

 

Dalam kasus teragedi Trisakti beberapa tahun silam jika menggunakan paradgma Simith tersebut, posisi mahasiswa (aktifis) yang jadi korban pristiwa berdarah itu tidak ubahnya komunitas yang sedang di posisi miskin kekuatan politik. Mereka ini memang bagian dari sterategis dari kekuatan pembaruan masyarakat atau pengarsitek utama bergulirnya peritiwa kesejahraan akan tetapi dalam ranah politik, apa yang diperbuatnya baru dianggap oleh negara terhadap produk aksi sporadis politik atau gerakan politik massa yang sedang tidak puas dengan penerapan manajemen kekuasaan Soharto atau berkutatnya rezim status quonya Orde Baru.

Read more...
 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 3 of 9


Copyright by KOMAPO.