Home ARTIKEL KESEHATAN KESEHATAN UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DI PEDALAMAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KONDISI PELAYANAN KESEHATAN DI PEDALAMAN KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Hingga saat ini pelayan publik bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena pelayanan publik bidang ini merupakan salah satu bidang pelayanan publik terbesar yang dilakukan pemerintah setelah pelayanan publik bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena pelayanan publik bidang kesehatan menyangkut hajat orang banyak dan berhubungan langsung dengan aspek sosial kemanusiaan. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Maka fasilitas dan pelayanan publik bidang kesehatan harus lebih dipermudah lagi sehingga masyarakat bisa mendaptakan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun pada saat ini pelayanan publik bidang kesehatan di Indonesia masih belum bisa memenuhi kepuasan seluruh masyarakat, masih jauh dari yang diharapkan rakyat Indonesia dan kurang berkualitas. Adapun Tugas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah meliputi pelayanan primer, merupakan pelayanan yang paling mendasar, yakni pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Jenis kualitas yang digunakan untuk menilai kualitas jasa menurut Rangkuti (2003:28) adalah (1) kualitas teknik (outcome), yaitu kualitas hasil kerja penyampaian jasa itu sendiri; dan (2) kualitas pelayanan (proses), yaitu kualitas cara penyampaian jasa tersebut. Karena jasa tidak kasat mata (intangible) serta kualitas teknik jasa tidak selalu dapat dievaluasi secara akurat, pemakai jasa berusaha menilai kualitas jasa berdasarkan apa yang dirasakannya, yaitu atribut-atribut yang mewakili kualitas proses dan kualitas pelayanan. Namun pelayanan publik bidang di Indonesia masih jauh dari kualitas itu semua, hal ini terbukti dari banyaknya kritikan yang dilancarkan oleh masyarakat Indonesia di media, baik media sosial (sosial network) maupun media cetak tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga memberikan kesan kurang baik terhadap aparatur negara yang berkaitan dengan bidang ini.

 

Unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pelayanan yang unggul (service excellence), menurut Trigono (1997:58) ada empat yaitu: Kecepatan, ketepatan, keramahan dan kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan suatu kesatuan yang integrasi, artinya pelayanan menjadi tidak excellence bila ada komponen yang kurang. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap unit organisasi pemerintah yang memberikan layanan secara khusus serta pemerintahan pada umumnya. Disisi lain kenyataan yang saat ini terlihat oleh mata adalah kinerja pelayanan publik yang cenderung menjadi ukuran kinerja pemerintahan, banyak tuntutan masyarakat yang kian menguat agar pelayanan publik bidang kesehatan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat, menerapkan manajemen yang transparan, partisipatif dan akuntabel (Bappenas ; 2011).

Tujuan umum pembangunan kesehtan secara nasional adalah “Mendukung Tercapainya Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional Yakni Meningkatkan Kesadaran, Kemauan Dan Kemampuan Hidup Sehat Bagi Setiap Orang Yang Bertempat Tinggal Di Wilayah Kerja Puskesmas”. Oleh sebab itu, puskesmas dengan pustu saling melengkapi untuk melayani masyarakat sesuai program puskesmas dan puskesmas pembantu secara nasional. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, akan lebih merujuk atau mengarah kepada hak yang dimiliki oleh semua insan. Konsep hak asasi manusia adalah berdasarkan memiliki suatu bentuk yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh semua insan manusia yang tidak dipengaruhi oleh asal, ras, dan warga negara. Oleh karena itu secara umum hak asasi manusia dapat diartikan sebgai hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan pemberian Tuhan. Sehingga ruang lingkup hak asasi manusia itu sendiri adalah: hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Dasar kehidupan manusia mempunyai hak yang sama, maka siapapun tidak boleh memainkan suatu permainan untuk merugikan pihak lain dan menguntungkan semata oleh pihak tertentu. Oleh sebab itu, kepala dinas kesehatan kabupaten pegunungan bintang segera menindak lanjuti hal ini. Perwujudan bahwa kesehatan bagian dari hak telah dicantumkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Penjelasan Pasal 41 ayat 1 disebutkan, kemudahan dan perlakuan khusus adalah pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana kelancaran, keamanan, kesehatan, serta keselamatan. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Di Indonesia telah terbentuk UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam hal penyelenggaraan jaminan sosial khususnya kesehatan, masih dibutuhkan peraturan perundangan dan ketentuan lain yang lebih lengkap.

Konsep dasar pelayanan kesehtan masyarakat adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-samadalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat (Levey dan Loomba, 1973). Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, keluarga ataupun masyarakat (Asrul Aswar, 1996).

Batas pelayanan kesehatan yang dikemukakan oleh Levey dan Loomba (1973), dapat diperoleh bahwa batasan pelayanan kesehatan mengandung hal-hal sebagai berikut :

  1. Usaha sendiri: Setiap usaha pelayanan kesehatan bisa dilakukan sendiri ditempat pelayanan, misalnya pelayanan bidan praktek mandiri.
  2. Usaha lembaga atau organisasi: Setiap usaha pelayanan kesehatan dilakukan secara kelembagaan atau organisasi kesehatan ditempat pelayanan. Misalnya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas.
  3. Memiliki tujuan yang dicapai: Tiap pelayanan kesehatan memiliki produk yang beragam yang pada tujuan pokoknya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat atau person.
  4. Lingkup program: Lingkup pelayanan kesehatan meliputi kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencengah penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, atau gabungan dari keseluruhan.
  5. Sasaran pelayanan: Tiap pelayanan kesehatan menghasilkan sasaran yang berbeda, tergantung dari program yang akan dilakukan, bisa untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara umum

Sesuai dengan batasan tersebut, segera dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan yang dapat ditemukan banyak macamnya. Karena kesemuanya ini amat ditentukan oleh : Perorganisasian pelayanan : apakah dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi, ruang lingkup kegiatan : apakah hanya mencangkup kegiatan pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencengah penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, atau kombinasi dari padanya. Sasaran pelayanan kesehatan : apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Pilar utama untuk menopang visi Indonesia sehat, maka diperlukan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai yang dibutuhkan, masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan tanpa terpengaruh faktor sosial ekonomi maupun non ekonomi UU No 32-33 2004 yaitu tentang : Regulasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemudian untuk fungsi puskesmas adalah memberikan pelayanan yang bermutu, perilaku hidup sehat, dan lingkungan sehat, atau pusat kesehatan berwawasan kesehatan, pemberdayaan keluarga, pusat pelayanan kesehatan setara yaitu : yankesmas dan yankes perorangan. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Perkembangan pembangunan setelah Indonesia merdeka menimbulkan konsekwensi meningkatkan intensitas kerja yang mengakibatkan pula meningkatnya resiko kecelakaan di lingkungan kerja. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka dikeluarkanlah peraturan perundangan-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai pengganti peraturan sebelumnya yaitu Veiligheids Reglement, STBl No.406 tahun 1910 yang dinilai sudah tidak memadai menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada. Peraturan tersebut adalah Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.Undang-undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk tekhnis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

Walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik. Alasan mendasar kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kesehatan harus ada. Maka darimana melengkapi peralatan tersebut, tidak lain adalah uang yang disediakan untuk pelayanan pustu tersebut. Dalam menjalankan program pembangunan di bidang kesehatan pemerintah menjalankan misi dan visi di bidang kesehatan dan merubah paradigm kesehatan dari kuratif dan rehabilitative bergeser menjadi preventif dan edukatif dan paradigm kesehatan juga diubah dari sentralisasi menjadi disentralisasi, sehingga tidak terpusat oleh pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada masing-masing daerah karena tiap-tiap daerah mempunyai problem masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,serta menurunkan angka kematian ibu dan anak yang biasanya terjadi ketika ibu melahirkan, oleh karena itu pemerintah meluncurkan program jampersal dan jamkesmas yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, biar orang yang tidak berpendidikanpun yang penting secara alamiah dia memiliki standar kompetensi permenkes 971.

Keputusan Menteri No.153, 2013 tentang Pelayanan Kesehatan, Fasilitas dan Kriteria. Kemudian Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati bahwa:

  1. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.
  3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan spesialistik.
  4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan spesialistik, dan pelayanan kesehatan sub spesialistik.
  5. Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
  6. Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
  7. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
  8. Daerah Perbatasan adalah kabupaten/wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut disatukan melalui hubungan sosioekonomi, dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.
  9. Daerah Kepulauan adalah daerah pulau-pulau kecil berpenduduk termasuk pulau-pulau kecil terluar.
  10. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah pulau-pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
  11. Tempat Tidak Diminati adalah daerah yang bukan merupakan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
  12. Tenaga Kesehatan Tertentu adalah tenaga medis yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Dengan dasar peraturan ini, maka pustu harus diutamakan dalam hal tenaga kesehatan dan fasilitas secara lengkap. Demi membantu pelayanan kesehatan kepada orang yang membutuhkan pelayanan medis lebih mudah dapat diakses. Sehingga jangan ada tenaga kesehatan yang seenaknya mencuri hak orang lain. Bila terjadi, segera dinas bersangkutan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan kesenjangan-kesenjangan dalam hal pelayanan kesehatan termasuk dan terutama uang yang tanpa ada kejelasan diapakai oleh oknum tertentu. Oleh karena itu uang untuk pelayanan kesehatan dipuskesmas atau pustu digunakan secara baik. Karena mengingat dari sisi geografis diwilayah Kabupaten Pegunungan Bintang sangat sulit untuk dijangkau dalam hitungan jam. Artinya bahwa yang menjadi kepala puskesmas ditingkat distrik maupun pustu di tingkat desa dapat mencukupi kebutuhan peralatan kesehatan dibelanjakan seefektif mungkin agar bisa memudahkan para kader kesehatan untuk melayani masyarakat umum di Kabupaten Pegunungan Bintang dan lebih khusus diwilayah Kerja Pustu Desa Sabin.

Menurut informan [Antonia Kalka] melalui via telp, minggu, 11 Agustus 2013, Pukul 07.15 WIB, di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang. Informan adalah petugas kesehatan/kader yang selalu dilapangan melayani kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan masyarakat di Kampung Sabin Distrik Okbab. Menurunya dari tahun 1992 sampai saat ini yang mengatas namakan Kepala Pustu Sabin tidak berada ditempat. Uang sebanyak Rp. 60 juta rupiah untuk biaya peralatan dan pelayanan kesehatan selama beberapa tahun hanya dipakai tanda pertanggunjawaban yang jelas, entah kemana uang itu digunakan. Oleh karena itu, ada indikasi bahwa beberapa Pustu yang ada diwilayah Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Pustu tidak berada ditempat bahkan tidak jelas tetapu hanya melaporkan diri sebagai Kepala Pustu dan memakan uang cuma-cuma. Sebenarnya uang tersebut dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat setempat, namun sayangnya uang tersebut hanya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggunjawab. Menurut informan, yang mengatas namakan Kepala Pustu Sabin adalah ada dua orang yaitu berinisial [B] dan [L.N]. Oleh karena itu, mereka berharap segera perjelas uang tersebut sehingga dapat Melengkap semua peralatan medis di Pustu Sabin terutama untuk pembelanjaan obat. Jumlah kader yang ada diwilayah Distrik Okbab secara keseluruhan ada 25 kader kesehatan. Dari 25 kader kesehatan ini yang ada di Desa Sabin, Markom, Atembabol dan Desa Sibip sebanyak 9 kader yang dikategorikan sebagi kader profesional. Dikatakan profesional karena melayani masyarakat dengan hati. Bila dapat dilihat dari segi pelayanan kesehatan bisa dibilang dokter-dokter alamiah. Perhitungannya untuk jumlah kader per desa adalah satu–dua orang tenaga kesehatan bisa mampu melayani. Asalkan peralatan medis terutama pengadaan obat dan memberikan materi yang cukup sehingga dalam hal pelayanan kesehatan berjalan lancar. Dapat dilihat dari jumlah Pustu yang ada diwilayah Distrik Okbab adalah sebanyak 2 Pustu. Posisi kedua Pustu ini ada di Desa Yapil dan Desa Sabin. Distrik lain yang ada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang mungkin terjadi hal yang sama atau mungkin lebih jelas dari Pustu Sabin. Sehingga ini sebagai bahan refleksi semua orang untuk dapat mempertanggungjawabkan nyawa manusia demi menjaga keutuhan kesehatan kita bersama.

Kesimpulannya adalah;

- Informan [Kader Kesehatan] secara tegas menyeruhkan kepada yang mengatas namakan Kepala Pustu Sabin segera menggantikan uang masyarakat, supaya dapat membeli obat-obat untuk kebutuhan masyarakat Desa Sabin.

- Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya perlu menindak lanjuti persoalan ini, kemudian menggantikan kepala pustu sabin dengan putra/putri asal Okbab khususnya kader yang melayani masyarakat Sabin dan sekitarnya atau orang yang punya kemampuan dan kemauan untuk melayani masyarakat diwilayah tersebut.

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, harus tegas kepada staf-staf dilingkungan Dinkes Kabupaten Pegunungan Bintang, Kepala Direktur Rumah Sakit, Kepala-Kepala Puskesmas, Pustu, Polindes, agar bekerja dengan hati yang tulus untuk melayani masyarakat Pegunungan Bintang.

Referensi

  • Poerwanto, Helena dan Syaifullah. Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Indonesia.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan KerIndonesia.
  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
  • Silalahi, Bennett N.B. [dan] Silalahi,Rumondang.1991. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.[s.l]:Pustaka Binaman Pressindo.
  • Suma'mur .1985. Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan. Jakarta :Gunung Agung, 1985
  • ------------------,1990. Upaya kesehatan kerja sektor informal di Indonesia. [s.]:Direktorat Bina Peran Masyarakat Depkes RT.

Penulis : Isak Kalka, Alumni Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta, 2011. Sedang Melanjutkan Studi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2012. Program Studi Psikologi KLinis

Share
 


Copyright by KOMAPO.