Home ARTIKEL HUKUM DAN HAM HUKUM DAN HAM ANTARA HARAPAN DAN JANJI PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI TANAH PAPUA?
ANTARA HARAPAN DAN JANJI PENYELESAIAN KASUS HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI TANAH PAPUA?

Oleh Oksianus Kotipky Bukega

Setiap manusia memiliki hak. Hak dari kodratnya melekat pada setiap individu. Oleh karena itu, hak bukan suatu barang yang harus dipermainkan begitu saja. Hak adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga pelanggaran HAM tidak hanya sekedar sebagai sebuah sandiwara tetapi sesuatu yang perlu dilihat secara wajar dan saksama. Apa lagi menghilangkan nyawa orang, menindas orang tanpa ada sebab, memperkosa dan mengintimidasi orang tanpa alasan yang jelas dan sebagainya adalah suatu dosa berat terhadap Tuhan yang kita sembah di dunia ini. Dengan demikian, setiap ‘Hak Asasi Manusia’ yang ada pada setiap individu maupun kelompok perlu dihormati dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya selayaknya manusia. Berbicara tentang HAM selalu berorientasi pada subyek yaitu manusia sebagai pemilik hak asasi. Dan dari padanya HAM dapat diterima sebagai suatu nilai dan norma yang selalu diperioritaskan sehingga ketika kita menyinggung soal HAM. Maka ada sejumlah pelanggaran HAM yang terkontaminasi dengan faktor-faktor yang terjadi dari luar HAM yakni sosio-politik. Dalam bahasa sosio-politik adalah “Pelanggaran HAM”.

Pelanggaran HAM selalu dilihat berdasarkan kehidupan sosial. Dalam pembicaraan tetang HAM, di sini yang diutamakan adalah kepada masyarakat sipil yang dijadikan objek dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM masyarakat sipil diabaikan, akar persoalannya belum terungkap dan bahkan penyelesaiannya belum terlaksana secara merata. Maka yang menjadi pertanyaannya disini adalah sejauh manakah persoalan HAM ini ditampilkan secara publik untuk didialogkan secara transparan. Sejauh mana penyelesaian terkait dengan sejumlah HAM yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara umum dan secara khusus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua sedapat mungkin disikapi. Ini persoalan yang amat rumit. Dalam banyak kasus terkait pelanggaran HAM di tanah Papua sampai dengan saat ini masih menjadi harapan dan ada sejumlah kasus pelanggaran HAM terberat belum bisa diselesaikan secara hukum dan norma yang berlaku atas tanah ini. Ada harapan dan janji untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di tanah Papua dengan usaha-usaha kemanusiaan dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Namun dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan HAM tersebut seringkali harus berakhir dengan taruan nyawa sehingga pelanggaran HAM semakin beranak cucu di atas tanah ini. Sehingga pertanyaannya, Mengapa penyelesaian pelanggaran HAM belum tuntas terselesaikan sampai sekarang? Apa hambatannya? Instansi mana yang berkewajiban untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini selalu berakhir dengan sejumlah pertanyaan pula.

 

Dalam hal pelanggaran HAM yang berpedoman pada pertanyaan yang sudah diajukan di atas, maka kita harus membuka kemungkinan yang terbuka bagi siapa saja untuk memberi jawabannya. Dari lain sisi usaha yang dilakukan oleh pemerhati (disini tidak menyebut instansi tertentu) untuk menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM patut diberi apresiasi karena dalam banyak hal mereka sudah, sedang dan akan berupaya mencari dan menemukan jalan keluarnya. Usaha mereka pulalah sebagian besar pelanggaran HAM dapat teratasi. Tinggal bagaimana tindak lanjut dan cara untuk membijaki dan mengungkapkan akar persoalan dari pada HAM yang terjadi. Ini sangat penting. Namun, terkesan bahwa pengungkapan dan penyelesaiaanya masih harapan dan terkesan tersimpan dan masih ambigu ibarat “Ikan cakalang yang matanya terbuka tetapi sebenarnya sudah mati”. Mungkin pelanggaran HAM yang belum terungkap akar masalahnya seperti kasus pelanggaran HAM di Paniai. 
Kasus pelanggaran HAM di Paniai (08/12/2014) sedang ditunggu dan diharapkan oleh pihak korban dan masyarakat pada umumnya untuk secepat mungkin diselesaikan. Kerinduan mereka terbungkus dalam pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapa pelakunya? Siapa-siapa yang terlibat? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Sejauh mana masalah ini dibicarakan? Sejauh mana persoalan ini dapat diselesaikan oleh masyarakat korban dan pihak pelaku? Baiklah pertanyaan ini dijawab oleh putaran waktu. Selain menunggu putaran waktu, tindak lanjut dari pada pelanggaran-pelanggar HAM yang terjadi di tanah Papua dapat bercermin pada visi yang mau dicapai yakni “Papua Tanah Damai”. Visi ini bukanlah sekedar kata-kata indah yang sering diucap atau ditulis tetapi itu adalah visi utama yang perlu diwujudnyatakan di tanah Papua ini. Visi utama itu harus diusahakan oleh semua pihak agar sejumlah pelanggaran HAM, terutama kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dan secara khusus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Paniai dapat disikapi dengan baik. Solusi yang perlu dilakukan untuk mewujudkan Papua dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan mewujutkan Papua tanah damai adalah perlunya partisipasi dari semua pihak baik Pemerintah, Pihak Keamanan, Denominasi Gereja, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Agama, (Lembaga Swadaya Masyarakat) LSM, (Lembaga Masyarakat Adat) LMA dan Masyarakat pada umumnya untuk lebih terlibat dan BERSATU, agar pelanggaran-pelanggaran HAM dapat teratasi dengan baik dan damai. Dengan bersatu harus memiliki pandangan dan tujuan yang jelas yaitu untuk mewujudkan “Papua Tanah Damai”. Terlibat, membantu membentuk kesadaran agar semua persoalan itu bukan milik perorangan atau kelompok tertentu tetapi milik bersama yang harus diselesaikan secara bijaksana dalam menjawab harapan dan janji terhadap kasus hak asasi manusia di tanah Papua. Wasalam.

Penulis adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi "Fajar Timur", Abepura Papua

Share
 


Copyright by KOMAPO.