Home ARTIKEL EKONOMI
INDUSTRI MEDIA DIKELAMKAN

Oleh Fransiskus Kasipmabin)*

Filsuf Ingiris Bertrad Russell, memberi nasihat kepada mahasiswanya “lakukanlah pengamatan sendiri. Seharusnya Aristoteles dapat menghindari kekeliruan tentang perkiraan bahwa wanita mempunyai jumlah gigi yang lebih sedikit dari pria andaikan ia mau meminta istrinya untuk membuka mulutnya dan menghitungnya sendiri. Menganggap bahwa kita tahu, padahal tidak, adalah kesalahan fatal yang cenderung kita lakukan.

 

Menurut seorang wartawan Tabloit Jubi Papua yang pernah menulis dan dimuat di bloknya sekitar bulan september 2011 bahwa ada seorang teman wartawan pernah menerima amplop dari seseorang pejabat teras Papua. Masalah amplop tidak asing bagi wartawan media-media lokal di Papua. Mengapa harus demikian? Menurut hemat penulis keprofesionalismenya belum ada dan wartawan menyampaikan berita atas dasar kebenaran tidak ada karena disokong dari para pejabat yang notabene takut namanya tercemar di masyarakat umum. Menerima amplop, dengan sendirinya melemahkan kekuatan wartawan. Kekuatan wartawan di sini bahwa apa yang dipikirkan, dirasakan, dilihat, didengar dan terutama keluar dari sembilan elemen jurnalisme menurut Bill Kovach dan Rosentiel. Selain itu, kemungkinan terjadi karena gaji wartawan yang bekerja di beberapa koran lokal di Papua tidak dibayarkan dari perusahaannya, sehingga wartawan melakukan perbuatan demikian. Namun di balik misteri terselubung itu, seharusnya seorang wartawan sebagai seorang independen yang tidak memihak kepada siapa-siapa, tetapi loyalitas wartawan pada kebenaran. Memperkuat pernyataan di atas menurut ketua Forum Komunikasi Mahasiswa dan Pelajar Katolik Papua Daerah DIY dan Jawa Tengah dalam diskusi menyikapi masalah kekerasan di Papua terutama masalah di Timika bahwa media-media lokal di Papua menyampaikan berita kriminal dan atau kasus kekerasan dari aparat keaman (TNI, POLRI,) kepada warga sipil tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Mereka (wartawan) menyampaikan seharusnya menjadi tidak seharusnya. Hal ini tentu sangat prihatin. Prihatin karena para wartawan menulis tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Semua ini terjadi karena kelalaian wartawan atau kebijakan dari direktur perusahaan. Kebijakan dari direktur perusahaan kemungkinan bisa terjadi karena direktur mencari profit. Korporasi-korporasi atau industri media yang ada di Papua dipegang atau dikelola oleh orang asing.

Read more...
 
MEMAHAMI PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DI PEGUNUNGAN BINTANG

Oleh Kristianus Hiktaop

Foto (Dok:Hariankoranpapua.com)

Perkembangan perekonomian Indonesia secara umum dan membandingkan dengan sistem ekonomi yang diletakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia bahwa ternyata keduanya menampakan gejala-gejala yang berbeda. sistem ekonomi Indonesia adalah sebagaimana yang dirumuskan dan sekaligus diletakan oleh Bung Hatta dengan menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan”, dengan menganggap koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Rumusan tersebut memang merupakan suatu sistem ekonomi yang paling tepat sesuai dengan iklim ekonomi Indonesia. Hal ini didukung oleh potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia bertani dan nelayan. Untuk mengembangkan potensi tersebut, kehadiran koperasi ditengah masyarakat merupakan sarana yang tepat dan memadai untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis lokal. Pemberlakuan sistem ekonomi indonesia yang dirumuskan oleh Hatta merupakan sistem yang dapat diakui karena sesuai dengan iklim negaranya. Indonesia ingin membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong. Sistem ekonomi ini berakar dari pada nilai universal yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dasar pemikiran mengenai pengembangan ekonomi kerakyatan yang diamksud lebih lanjut Hatta menjelaskan lebih tepat jika dibuat dalam bentuk suatu badan usaha seperti koperasi.

Read more...
 
PEMBENAHAN PASAR TRADISIONAL, MENYELAMATKAN PEDADANG LOKAL MASYARAKAT PAPUA

Oleh Kristianus Hiktaop

Pasar pada esensinya adalah tempat terjadinya transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dengan menggunakan mata uang dengan nilai tertentu sebagai alat transaksi. Kini pasar sangat akrab dengan kehidupan massyrakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Di pasar, bagi konsumen bisa berbelanja bermcam-macam kebutuhan terutama, beranekargam sayur-sayuran,daging, sembako,bumbu dapur, buah-buahan,umbi-umbian, pakaiaan dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Bila diperhatikan beberapa tahun belakangan ini pasar tradisional diprovinsi Papua berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan menyediakan atau merenovasi beberapa pasar tradisisional yang sebelumnya sempit dan menampung sedikit pedagang namun kini diperluas dan disertai dengan penambahan pedagang yang baru sama sekali. Langkah ini patut dibenarkan dan didukung dan dianggap sebagai lahan untuk menampung tenaga kerja sehingga memberikan kontribusi pada menurunkan angka kemiskinan. Namun ternyata bila dilihat dari tatakelolanya, sebagian pasar tidak dikelola dengan baik. Sebagian orang mengatakan bahwa pasar tradisional tempat kumuh,becek, bau dan sumpek. Penilaian seperti ini berpengaruh pada beberapa kalangan sehingga tidak berbelanja di pasar tradisional. Kalangan menengah dan para remaja kini merasa tertarik berbelanja di pasar-pasar yang lebih modern seperti hypermarket. Menurut mereka berbelanja di pasar tradisional menurunkan gengsi sehingga harus menghindarinya. Hal ini tidak terlepas dari gaya hidup yang ditawarkan saat ini. Semuanya serba instan. Kehadiran berbagai minimarket semakin mengajak setiap orang terutama generasi mudah memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus ke pasar tradisional. Melihat fenomena seperti ini, kita bisa mengklaim bahwa pasar tradisional bukan waktunya untuk dipertahankan lagi. Tetapi yang perlu disadari adalah tatakelolanya sudah dilakukan dengan baik atau belum terpenuhi. Kebutuhan dan keinginan terutama konsumen dulu dengan sekarang pasti berbeda. Oleh karena itu keberadaan pasar tradisional perlu dimodifikasi tanpa menghilangkan waja lamanya. Artinya pasar tradisional perlu di buat sesuai dengan tuntutan konsumen saat ini.

Read more...
 
UPAYA-UPAYA PENOLAKAN MAHASISWA PEGUNUNGAN BINTANG TERHADAP EKSPLORASI TAMBANG OLEH PT ANTAM DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG


PENGANTAR Pegunungan Bintang merupakan salah satu wilayah Provinsi Papua yang memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dikembangkan dan diolah dengan baik. Potensi sumber daya alam yang dimaksud antara lain bahan-bahan tambang, hasil hutan dan beberapa sumber daya lainnya. Beberapa tahun terakhir ini wilayah ini di observasi oleh beberapa perusahaan yang ingin membuka tambang. Namun pemerintah tidak mengijinkan dan masyrakat setempat pun menolak untuk memberikan ijin kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan operasi penambangan di wilayah ini.

Kita menyadari adanya sumber daya alam yang potesial itu. Setiap masyrakat ingin menikmatinya secara penuh atas sumber daya alam tersebut. Potensi yang terkandung dalam setiap wilayah memiliki cerita tersendiri. Hal ini dapat didukung dan dijelasakan oleh cerita asal usul manusia Pegunungan Bintang bahwa manusia Pegunungan Bintang yang mendiami mulai dari lereng pegunungan Lim Dam samapai Alim Apom. Meliputi wilayah Ketengban(unaukam) sampai dengan Telefomin berasal dari moyang yang sama. Sehingga apabila oleh perusahaan tertentu yang merencanakan untuk mengelola sumber daya alam yang berada di perut bumi maupun permukaan bumi harus mendapat persetujuan dari seluruh lapisan masyarakat adat. Mendapat persetujuan dari masyarakat adat merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang bermaksud untuk mengembangkan sumber daya alam di wilayah tersebut. Berkaitan dengan itu, hal mendasar yang perlu dipehatikan bahwa setiap kelompok (suku-suku) yang ada di wilayah ini memiliki cerita asal- usul yang sama sehingga seluruh potensi (SDA) yang berada di wilayah ini menjadi milik bersama. Oleh karena itu, pembukaan tambang atau kegiatan sejenis lain yang dilaksanakan yang berlokasi di wilayah masyarakat adat Pegunungan Bintang harus mendapat persetujuan dari seluruh suku-suku tersebut. Saat ini salah satu perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah untuk mengelola salah satu sumber daya alam adalah PT Aneka Tambang(ANTAM). Sejak tahun 2008 perusahaan BUMN tersebut telah melakukan eksplorasi. Namun proses persetujuan tidak melibatkan seluruah lapisan masyarakat. Procedur perijinan harus jelas dan melibatkan masyrakat adat setempat karena yang mempunyai hak ulayat adalah setiap suku yang ada di area eksplorasi. Suku-suku ini meliputi, Ngalum, Ketengban, Kambom, murop, Kimki dan..... suku-suku tersebut hidup tersebar mulai wilayah adat Pegunungan Bintang sampai di wilayah Negara tetangga Papuanewguinea(PNG).

Read more...
 
« StartPrev12NextEnd »

Page 2 of 2


Copyright by KOMAPO.