Home KARYA ILMIAH KARYA ILMIAH Evaluasi Implementasi Situs E-Government Kota Jayapura Provinsi Papua
Evaluasi Implementasi Situs E-Government Kota Jayapura Provinsi Papua
KARYA ILMIAH

Oleh : Melkior N.N Sitokdana, S.Kom


Abstrak

Tersedianya informasi yang cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu kebutuhan manusia pada zaman modernisasi. Di pemerintahan, kebutuhan akan informasi dan transaksi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani kepentingan publik. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi dilingkungan pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efesiensi, dan responsibilitas terhadap pelayanan publik dan penyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan jujur. Hal ini menjadi komitmen dan arah kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang ditegaskan melalui Inpres No 3 Tahun 2003 sebagai payung hukum pengembangan teknologi E-Government. Pemanfatan teknologi tersebut memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat umum (Government-to-Citizen), pelanggan (Government-to-Customer ), bisnis (Government-to-Business) dan antar pemerintah (Government-to-Government). Keuntungan yang paling diharapkan dari E-Government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Dengan adanya regulasi tersebut mewajibkan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk pengembangan E-Government. Berbagai daerah telah mengimplementasi E-government, namun dalam implementasinya ditemui beragam hambatan, salah satunya adalah kota Jayapura, Provinsi Papua. Untuk itu, pada penulisan ini akan fokuskan untuk mengevaluasi implementasi situs E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank). Selain itu, evaluasi hambatan dalam implementasi E-Government, dengan ini kiranya dapat mendukung perencanaan strategis pengembangan E-Government yang bisa menjadi suatu arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan E-Government bagi kota Jayapura dan daerah lain di Papua.

Keywords: Evaluasi dan Implementasi E-Government, Tantangan dan Hambatan

 

1. Pendahulun

Kebutuhan akan teknologi informasi pada saat ini sangatlah penting mengingat teknologi dinilai sangat efektif dan efisien dalam penggunaanya. Di negara-negara maju, teknologi informasi menjadi bagian dari hidup mereka, hal ini dapat mempengaruhi seluruh negara didunia menjadi bagian dari masyarakat informasi. Salah satu produk teknologi informasi yang menjadi keharusan bagi pemerintah Indonesia seiring adanya regulasi tentang keterbukaan informasi publik adalah pemanfaatan teknologi E-Government. Dengan adanya E-Government diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dan internal pemerintahan. Akan pentingnya penerapan E-Government, pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi, antara lain INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 13 bab 54 pasal dan UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) 14 bab 64 pasal. Setelah adanya regulasi dan mewajibkan pemerintah dari tingkat pusat sampai ditingkat daerah untuk mengimplementasikan E-Government, kini setiap daerah telah berlomba-lomba membuat aplikasi E-Government. Pengembangan aplikasi E-Government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus di Kota Jayapura karena kota ini termasuk kota tertua dan sebagai barometer pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan politik di tanah Papua. Kota ini didirikan oleh Kapten Infanteri F.J.P Sachses dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, kota ini dikenal sebagai Hollandia dan merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut Papua Barat. Kota ini sempat disebut Kota Baru dan Sukarnopura (Sukarnapura, 1964) sebelum memangku nama yang sekarang pada tahun 1968. Arti literal dari Jayapura, sebagaimana kota Jaipur di Rajasthan, adalah 'Kota Kemenangan' (bahasa Sanskerta: jaya yang berarti "kemenangan"; pura: "kota"). Karena kota tertua dan tempatnya yang strategis, hampir seluruh akses pembangunan di Papua melalui Kota Jayapura. Dengan demikian evaluasi penerapan E-Government dikota ini menjadi kajian yang sangat penting untuk mengetahui gambaran keberhasilan dan hambatan penerapan E-Government di sejumlah daerah di Papua. Pada penulisan ini lebih pada menganalisa implementasi situs E-Government yang ditinjau dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan E-Gov (World Bank). Selain itu evaluasi hambatan dalam implementasi E-Government. Dengan itu diharapkan dapat mendukung perencanaan strategis pengembangan E-Government yang bisa menjadi suatu arahan strategis dan kerangka kebijakan penggunaan E-Government bagi kota Jayapura dan daerah lain di Papua.

2. Tinjauan Pustaka

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan E-Government sebagai berikut : E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government” [1]

Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-Govenrment secara lebih sederhana, yaitu : “E-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies” [1].

Menurut Hartono, dkk Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Konsep pengembangan E-Government menentukan prioritas pengembangan E-Government suatu lembaga pemerintah, menyangkut hubungan Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizen (G2C).

Kerangka Konseptual E-Government berdasarkan INPRES No.3 Th.2003 bahwa untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan E-Government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini.


Pengembangan Pelayanan Publik Melalui Jaringan Komunikasi Informasi [2]

Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni: Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. Portal Pelayanan Publik, yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi, yaitu organisasi pendukung (back-office ) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. Infrastruktur dan aplikasi dasar, yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan.

Roadmap pengembangan E-Government menurut Word Bank adalah sebagai berikut :


Roadmap (word bank) [1]

Kesiapan Memanfaatkan Teknologi Informasi menurut INPRES No.3 Th.2003 ditinjau dari sejumlah aspek sebagai berikut :

a. E-Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

b. Infrastruktur Jaringan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses.

c. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya.

d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha, antara badan usaha dengan masyarakat, dan antarmasyarakat.

e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.


3. Pembahasan

Situs pemerintah daerah (pemda) dan situs departemen/ lembaga yang bermunculan di internet baik itu mulai tingkat provinsi, kabupaten dan kota menurut data Departemen Komunikasi dan Informatika, sampai saat ini jumlah situs pemda telah mencapai 472 situs. Sayangnya, masih ada situs-situs pemda yang dibuat dengan tampilan halaman depan / homepage dan isi berita yang seadanya. Mulai dari isi berita di dalamnya yang sudah kadaluarsa, atau kalau sudah diperbarui/update isinya kurang begitu greget. Desain dan tata letak homepage situs pemda kadangkala juga terkesan monoton. Akhirnya, seperti yang sering dipaparkan bahwa ada situs pemda yang hanya menjadi “hiasan”, ada situs pemda yang statusnya aktif, tapi kurang ada tanda-tanda “kehidupan”, tidak ada interaksi dari pengunjungnya hingga kurang optimal. Padahal ketika dibuat, tentunya harapannya sesuai dengan konsep E-Government yang ideal, namun sejumlah fakta menunjukkan hal yang seperti tersebut di atas. Saat ini banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan E-Government padahal pada kenyataannya lebih banyak lembaga-lembaga pemerintahan tersebut baru dalam tahap web presence, masih belum terlihat adanya penerapan E-Government yang benar-benar dijalankan secara mendalam. Oleh karena itu banyak yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-gov belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Seorang warga harus secara face to face mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan, atau bahkan harus mencari seorang “calo”. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya dan juga dirasakan menjadi sangat merepotkan karena harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut [3]. Untuk itu, dilakukan evaluasi implementasi situs E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank). Evaluasi tersebut dilakukan perbandingan dengan beberapa kota yang telah implementasi e-government, dengan tujuan agar dilihat keberhasilan atau capaian dari masing-masing daerah.


Perbandingan Situs E-Government Beberapa Pemerintah Daerah (Studi Kasus 6 situs E-Gov)

Aspek Penilaian

kotajayapura.com

Surabaya.go.id

Jogjakota.go.id

Jakarta.go.id

Transparansi

Website kota Jayapura baru menyampaikan informasi terkait beberapa programnya. Belum melaporankan Pengelolaan Anggaran dan laporan pertumbuhan ekonomi pada website

Website Pemerintah kota Surabaya telah memasukkan Laporan Pengelolaan Anggaran di dalam websitenya

Website Kota Jogjakarta baru menyampaikan informasi terkait beberapa programnya demikian pula beberapa laporan keuangannya namun sayangnya belum cukup up to date namun demikian pengumuman pengadaan barang telah disampaikan di website

Informasi APBD Pemerintah DKI Jakarta sudah terpampang jelas di websitenya. Hal ini terbukti dari prosentase belanja bik langsung maupun tidak langsung berserta mata anggarannya.

Layanan

Layanan yang diberikan masih berupa informasi namun belum menyentuh kepada layanan publik

Layanan Pengadaan secara elektronik sudah enjadi bagian dari website, bebrapa produk layanan perijinan juga sudh dapat diunduh di website

Publik dapat mengunduh formulir layanan publik yang dibutuhkan langsung dari website

Beberapa layanan sudah dimasukkan ke dalam website seperti : Pajak Kendaraan Bermotor, Informasi Transportasi dan Formulir Perijinan

Efisiensi

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) cukup memberikan informasi up to date namun pengusaha asli Papua tidak bisa akses informasi karena lebih banyak melek IT, informasi lebih banyak diakses oleh penguasa non asli Papua

Layanan e-procurement sudah cukup komprehensif terbukti sudah tersertifikasi ISO 27001. Dengan layanan ini maka proses pengadaan dapat lebih efisien, transparan dan akuntabel

Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) cukup memberikan informasi up to date dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pengadaan barang dan jasa

Informasi mengenai daftar UKM, investasi, retribusi dan prosedur perijinan diharapkan mampu mengefisiensikan waktu, tenaga dan biaya masyarakat dalam mengakses layanan publik

Ekonomi

Belum ada cukup informasi mengenai perkonomian di Jayapura

Informasi lowongan pekerjaan cukup dapat membantu warga yang sedang mencari pekerjaan, namun informasi perekonomian belum cuku ditampilkan

Belum ada cukup informasi mengenai perkonomian di Kota Jogjakarta

Daftar ekspor impor, pariwisata, angka pertumbuhan ekonomi, penduduk, tingkat inlfasi dan informasi investasi di Jakarta ditampilkan guna membantu warga dalam informasi perekonomian di Jakarta

Aspirasi

Jejak pendapat warga diakomodir di website, terdapat forum wargauntuk menyalurkan aspirasi namun hanya sebatas hiasan, belum sesungguhnya diimplementasikan

Menggunakan situs jejaring sosial untuk menjaring aspirasi warga

Jejak pendapat warga diakomodir di website, terdapat forum wargauntuk menyalurkan aspirasi

Terdapat layanan SMS dengan nomor 1708 untuk menampung aduan dan keluhan warga terutama terkait dengan pelayanan publik

Tampilan

Sudah cukup memberikan kemudahan dalam navigasi website walaupun belum cukup

Tampilan cenderung terlalu ‘ramai’ sehinggu cukup menyulitakn dalam mengakses informasi, namun navigasi situs sudah cukup baik

Tampilan masih cukup monoton dan kurang variatif namun navigasi cukup mudah dan menampilkan link pada pemerintah daerah lain di Propinsi DIY

Navigasi mudah, warna cukup menunjukkan identitas, informasi ditampilkan dengan cara yang lebih ‘segar’

Update

Kurang up to date dalam memberikan informasi

Cukup up to date dalam memberikan informasi

Cukup up to date dalam memberikan informasi

Sangat up to date dalam pemberian informasi khusunya penyampaian Laporan Keuangan

Tahapan Pencapaian Tujuan E-Gov (World Bank)

Dari sisi kompleksitas dan waktu maka E-Government Pemerintah Kota Jayapura telah sampai pada tahap Interaction dengan beberapa indikator, yaitu :

· Public Response

· Content Management

· Searchable Databases

· E-Mail

Dari sisi kompleksitas dan waktu maka E-Government Pemerintah Kota Surabaya telah sampai pada tahap Interaction dengan beberapa indikator, yaitu :

· Public Response

· Content Management

· Searchable Databases

· E-Mail

Dari sisi kompleksitas dan waktu maka E-Government Pemerintah Kota Jogjakarta telah sampai pada tahap Interaction dengan beberapa indikator, yaitu :

· Public Response

· Content Management

· Searchable Databases

· E-Mail

Dari sisi kompleksitas dan waktu maka E-Government Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah sampai pada tahap Transaction dengan beberapa indikator, yaitu :

· E-Autehentification

· Self Service

· Portofolio Management

· Business Process Re-engineering

· Relationship Management

· Online Interface


Tabel diatas sengaja dilakukan pembandingan dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana implementasi E-Government di wilayah Indonesia barat yang notabennya adalah daerah-daerah yang perkembangan pembangunannya lebih cepat dibanding kota Jayapura. Berdasarkan analisa tersebut diatas, banyak hal yang belum dilakukan pemerintah kota Jayapura jika di banding kota lain di Indonesia bagian barat. Walaupun demikian, semua belum sampai pada transformation, sehingga dibutuhkan keseriusan dan komitmen dari setiap daerah untuk mengembangkan E-Government.

Untuk mengukur tingkat kinerja dan efektivitas situs webiste E-Government dibutuhkan beberapa hal alat pengukur. Berdasarkan hasil kajian memperlihatkan bahwa terdapat 5 (lima) aspek penting yang harus benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan pengembangannya situs E-Government, masing-masing adalah : audience, content, interactivity, usability, dan innovation[1]. Berikut adalah tabel analisanya website Kota Jayapura.

EFEKTIVTAS

Jayapurakota.go.id

Audience

  • Orang-orang yang berkunjung ke webiste Kota Jayapura belum bisa dipastikan namun dilihat dari informasi yang disajikan secara umum belum lengkap dan tidak up to date, sehingga rendahnya tingkat pengunjung bisa terjadi.
  • Target komunikasi pemerintah juga belum jelas, hal tersebut dilihat dari informasi yang ditampilkan hanya sebatas profil dan informasi agenda kegiatan sehingga belum memberikan manfaat yang berarti bagi audience.

Content

  • Konten yang ditampilkan dalam webiste tidak membantu audience dan stakeholders dalam memenuhi kebutuhannya terkait dengan pelayanan prima yang ditawarkan melalui webiste.
  • Belum ada visi dan target yang jelas dalam implementasi e-government, hal tersebut dilihat dari konten webiste yang dirancang beserta isi tidak mengalami perubahan-perubahan yang berarti dalam jangkah waktu beberapa tahun terakhir.
  • Walaupun belum dipastikan, konten tidak cukup menarik perhatian para calon pengunjung, hal tersebut dilihat dari tata letak webiste yang masih kurang

Interactivity

  • Adanya fasilitas dan fitur yang dapat dikembangkan dalam webiste seperti Online Surveys atau Online Polls dan Chat Rooms, namun belum ada interaksi.

Usabiliy

  • Sistem pengorganisasi content atau isi webiste belum memiliki arsitektur yang jelas dan terstruktur secara logis.
  • Navigasi yang diterapkan dalam webiste mudah cara pengoperasiannya.
  • Content yang ada mudah “dibaca” dan “enak” di mata, dalam arti kata tidak bertele-tele, bergaya bahasa yang menarik,, kombinasi warna yang tidak menusuk mata, pemakaian front yang sesuai, gambar dan animasi secukupnya.
  • Isinya belum up-to-date sehingga beberapa informasi yang disajikan tidak selalu relevan dengan kebutuhan;
  • Tampilan webiste cukup menarik, walaupun belum sesuai dengan karakteristik audience-nya;

Innovation

  • Belum ada inovasi yang dilakukan sejalan dengan kemajuan teknologi, seperti kreativitas dari hari ke hari dalam berinovasi mengembangkan webiste agar semakin menarik dan bermanfaat (valuable) bagi audience

 

Berdasarkan hasil analisa situs Kota Jayapura pada tabel diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya mengimplementasikan e-government, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah masih berada pada tingkat persiapan (pertama) apabila ditinjau dari sejumlah aspek:

  • Leadership: Kurangnya perhatian pimpinan dalama implementasi E-Government. Para pimpinan lebih banyak fokus pada hal-hal mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur karena aspek-aspek tersebut belum dibangun secara merata sehingga dibutuhkan perhatian serius. Di sisi lain, pimpinan belum menyadari akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
  • Infrastruktur Jaringan Informasi: secara umum memang masih belum tersebar secara merata. Di Kota Jayapura jaringan internet masih terbatas karena infrastruktur jaringan internet masih menggunakan VSAT, sehingga masih tergantung pada cuaca. Kalaupun tersedia sejumlah fasilitas pendukung, harganya masih relatif mahal.
  • Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi yang kurang karena tidak didukung dengan infratruktur dan SDM yang handal.
  • · Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi semakin berkembang pesat namun tidak diiringi dengan upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam impementasi e-government
  • · Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E-Government di Kota Jayapura. Selain itu, banyak masyarakat yang melek IT, hal ini karena internet baru berkembang di Papua mulai tahun 2007 sehingga belum merata ke seluruh komponen masyarakat, sekarang lebih banyak yang akses internet adalah para mahasiswa dan pelajar.

Dengan melihat kepada kondisi di atas, maka tantangan yang muncul kemudian adalah bagaimana meningkatkan penerapan E-Government di masa datang menjadi lebih memadai sehingga tidak memungkinkan lagi adanya tahapan pelayanan yang memerlukan pertemuan tatap muka antara masyarakat dengan penyedia pelayanan publik. Ketiadaan tatap muka dapat meminimalisir dan meniadakan aktivitas-aktivitas rent seeking [3] .

Tantangan dan hambatan dalam impelementasi E-Government di Indonesia secara umum mengalami hal yang sama sehingga penulis mengutip beberapa rekomendasi pemecahan masalah dari [3] , antara lain:

a. Untuk hambatan di bidang regulasi dan pedoman penyelenggaran situs web pemda maka pemerintah pusat perlu membuat master plan dan grand strategy E-Government yang dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah beserta petunjuk pelaksanaan teknisnya karena implementasi membutuhkan tindakan dan penyediaan sarana dan bukan hanya konsep belaka.

b. Untuk hambatan SDM maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang terintegarsi

c. Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana; maka diperlukan suatu solusi dalam bentuk kebijakan pemerintah untuk merangkul pihak swasta khususnya provider ITC dalam bentuk kerjasama terpadu yang tentunya menguntungkan ke dua belah pihak. Sebagai contoh misalnya MOU yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak Microsoft yang menuangkan kebijakan bahwa akan dilakukan pemutihan bagi aplikasi software yang “bukan resmi” yang digunakan lembaga pemerintah adalah merupakan terobosan dalam mengatasi infrastruktur yang mahal. Selain itu, secara teknis pihak pemerintah daerah perlu membuat masterplan E-Government yang bisa melibatkan semua satker yang mencakup aspek pembangunan infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, perundang-undangan dan anggaran.

d. Untuk mengatasi belum meratanya literacy masyarakat tentang penggunaan E-Government maka diperlukan strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan beberapa tahapan yaitu:

  • · Tahapan hapan sosialisasi yang pertama adalah ditujukan kepada pimpinan lembaga pemerintah. Karena secara kultur faktor pemimpin sangat memegang peranan dalam implementasi e-government. Banyak contoh keberhasilan pelaksanaan E-Government di berbagai negara, daerah atau kantor pemerintah disebabkan karena faktor skill dan kepedulian manajemen para pemimpinnya.
  • Tahapan kedua adalah memberikan penekanan dalam sosialisasi E-Government di kalangan para pimpinan tentang manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan ICT dalam tata pemerintahan. Baik itu dari segi politis, ekonomi, produktivitas kerja pegawai dan juga omage di mata masyarakat.
  • Tahapan ketiga, adalah melibatkan semua bagian dalam lembaga pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan dan membuat rencana induk (masterplan) pelaksanaan E-Government daerah dan instansi. Keterlibatan DPR memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan E-Government semua elemen pemerintahan harus terlibat di dalamnya.
  • Tahapan keempat dalam sosialisasi E-Government adalah memberikan brand awarness kepada para masyarakat luas tentang manfaat dan kegunaan bentuk-bentuk layanan dalam E-Government. Mengingat beragamnya status sosial dan ekonomi masyarakat maka yang pertama diberikan penekanan sosialisasi adalah golongan masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi menengah ke atas terlebih dahulu, karena mereka lebih dekat dengan teknologi internet dan konsep E-Government. Selain itu cara ini juga akan mampu menjadikan mereka untuk menjadi stimulan pendorong bagi golongan masyarakat lain tentang manfaat dan kegunaan E-Government.

4. Kesimpulan

Paparan di atas memberikan beberapa simpulan yang penting diperhatikan dalam implentasi E-Governmet di Kota Jayapura yaitu ; bahwa implementasi e-gov masih jauh di bawah standar yang ideal dan yang diinginkan. Dilihat dari hasil evaluasi implementasi E-Government dari sisi transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update, dan tahapan pencapaian tujuan e-gov (world bank) menunjukkan bahwa E-Government

di Kota Jayapura belum sepenuhnya diimplementasi, Dari sisi kompleksitas dan waktu E-Government Pemerintah Kota Jayapura telah sampai pada tahap Interaction dengan beberapa indikator, yaitu : Public Response, Content Management, Searchable Databases, E-Mail. Sedangkan dari hasil pengukuran tingkat kinerja dan efektivitas situs webiste E-Government, dilihat dari 5 aspek yaitu audience, content, interactivity, usability, dan innovation menunjukkan bahwa situs Kota Jayapura tidak memberikan manfaat yang berarti bagi audience. Ada banyak hambatan yang mempengaruhi implementasi E-Government, seperti: kurangnya perhatian para pimpinan, hal tersebut dilihat dari belum adanya rencana strategis pengembangan E-Government. Selain itu, infrastruktur tidak memadai, sumber daya manusia dari penyedia layanan dan masyarakat lebih banyak melek IT. Hal ini menjadi hambatan besar besar dalam impelementasi E-Government, Oleh karena itu maka harus dilakukan penyempurnaan konsep dan strategi pelaksanaan E-Government dari berbagai sisi. Perlu adanya rencana strategis khusus agar pengembangan dan implementasinya tepat sasaran.

5. Daftar Pustaka

[1] Indrajid, Richardus Eko. 2004. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta: ANDI.

[2] Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

[3] Sosiawan, 2012. Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. Fisip UPN Veteran Yogyakarta. Sumber: edwi.dosen.upnyk.ac.id diakses tanggal 12 Maret 2014

 

Share
 


Copyright by KOMAPO.