Home EKONOMI EKONOMI PROBLEM DAN PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN
PROBLEM DAN PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN
Thursday, 10 March 2016 20:32

Oleh Isak Bofra

Indonesia di kenal sebagai Negara agraris, sehingga sektor ini memainkan peran yang sangat penting di Negeri ini. Sebutan sebagai Negara agraris memiliki landasan sosiologis yang objektif, karena merupakan Negara kepulauan yang mayoritas penduduknya tinggal di perdesaan. Dan mengantungkan hidupnya pada sekor primer terkhususnya pertanian. Hal ini dapat di lihat kembali pada perjalanan bangsa ini, yang selalu bersentuhan dengan pertanian, sebagai penyokong utama kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia. Maupun dalam konteks masa penjajahan, ketika Indonesia masih berada kolonialisme Belanda maupun Jepang, yang menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas untuk menanam segala berbagai jenis komoditi yang memiliki nilai ekonomis, untuk di ekspor ke Negara asal seperti kakao, cengkeh, tebu, teh, kopi, maupun beras dan sawit.

Ada fenomema yang menarik pada dekade abad 18-19, ketika Indonesia masih menjadi basis jajahan belanda, yaitu ada distorsi berkaitan dengan pemilikan tanah, yang di miliki oleh segelintir orang, terutama kaum priayi,bangsawan,maupun pemilik modal, yang mengakibatkan adanya ketimpangan akan kepimilikan Tanah. Menurut data, Indeks Gini kepemilikan tanah di Indonesia saat ini sudah mencapai 0,72 % (Khudof 2013), selain itu, badan pertanahan nasional ( BPN) mengungkapkan hanya 0,2 % penduduk Negeri ini, menguasai 56 % , aset nasional, yang sebagaian besar dalam bentuk tanah, sementara itu 85 %, rumah tangga petani di Indonesia adalah petani gurem dan petani tak bertanah, ini adalah kondisi yang kontras berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Saat ini, sebagaian besar kebutuhan pangan kita bersumber dari pangan impor, beras sebesar 50 % dari kebutuhan nasional, gula 40 %, daging sapi 25 %,garam sebesar 50 %, dan susu sebesar 70 %, hal ini mengindikasikan bahwa Negara tidak serius untuk memperkuat sektor basis pertanian sebagai penyuplai kebutuhan pokok nasional, melihat perkembangan liberalisasi investasi mengakibatkan rentanya konflik agrari antara petani dengan korporasi, berdasarkan catatan konsorsium pembaharuan Agraria ( KPA ), sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agrarian dengan luas 400.430 hektar dan menyeret sedikitnya 108.714 keluarga, jika di akumulasi dalam kurun waktu 11 Tahun terahir terjadi 1.772 konflik agraria pada luas wilayah 6.942.381.H, yang melibatkan 1.085.817 keluarga, artinya dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia, dan Negara hanya berdiam diri seakan menikmati teater yang di mainkan oleh korporasi, sangat di sayangkan sekali keadan demikian.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tanah merupakan basic bagi petani, untuk menunjang aktifitas bercocok tanam. Namun dengan sistem kepemilikan tunggal oleh segelintir orang, akan tanah,mengakibatkan ketergantungan bagi mayoritas rakyat,yang tidak memiliki tanah. Dimana tanah merupakan salah satu alat produksi, kalau rakyat tidak memiliki tanah, lalu pertanyaannya adalah dengan apa mereka bisa melakukan kegiatan produksi karena tanah berpindah menjadi lahan industri, sawit, perumahan, perhotelan, maupun untuk kegiatan investasi akhirnya rakyat di paksa untuk keluar dan mengalihkan profesi sebagai buruh kasar.

Potret ini berlangsung terus-menerus sampai saat ini, walau Indonesia pernah Berjaya ketika masa-masa swasembada beras, pada masa rezim orde baru, dengan penguatan pada pengairan irigasi, penyedian pupuk petsisida, penyedian bibit padi, namun itu tidak berlangsung lama, karena tidak di lakukan secara konsisten oleh Negara dalam penguatan sektor primer pertanian, pada tahap awal Negara mensubsidi, setelah itu membiarkan sistem pasar berlaku dengan melakukan monopoli sehingga harga pupuk mengalami kenaikan, bibit padi harus di beli dengan alasan politik akan memberi hasil yang baik dan bagus, akan tetapi ada persoalan baru yaitu, petani tidak di beri pilihan untuk mengembangkan bibit-bibit, pengembangan puput kompos, sehingga terjadi persoalan baru, yaitu ketergantungan akan pupuk, dan bibit..? akibatnya petani akan terjebak pada rentenir yang mengikat leher petani dengan utang, dan bunga yang gila pada akhirnya tercipta kemiskinan pada level perdesaan.

Melihat dinamika pembangunan bangsa yang kontras antara daerah perkotaan dengan perdesaan, karena mayoritas rakyat tinggal di pedesaan, akibat adanya ketimpangan pembangunan yang kontras tersebut berakibat desa tidak tersentuh kemajuan ekonomi, di mana desa memiliki problem yang besar yaitu, meluasnya kemiskinan, meningkatkannya kesenjangan, mengalami percepatan pertumbuhan penduduk, dan menaiknya penganguran, hal ini berasal dari stagnasi, dan bahkan kemunduran kehidupan ekonomi pedesaan yang melatarbelakangi urbanisasi gila-gilaan ke kota-kota besar dengan satu asalan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sehingga pada akhirnya menciptakan persoalan baru di kota-kota besar yang menjadi tujuan untuk mengadu nasib yaitu perumahan kumuh, pengamen jalanan yang selalu memadati lampu merah di mana sebagaian adalah anak-anak kecil, merebaknya kejahatan, meluasnya trafiching women yang pada akhirnya meningkatkatnya angka kemiskinan. Pada situasi demikian siapa yang di salahkan..Negara yang salah karena tidak memfasilitasi akses bagi petani agar konsentrasi petani guna memperkuat sektor basis yaitu pertanian untuk ketanahan nasional dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan bagi petani, agar persoalan urbanisasi tidak menjadi persoalan baru bagi daerah perkotaan harus ada terobosan strategis dari pemerintah untuk segera melakukan segala upaya untuk memperkuat sektor pertanian, agar ketergantungan luar negeri dapat di kurangi, terutama persoalan pertanian. Oleh karena itu harus ada strategi bersama guna mendukung penguatan sektor pertanian sebagai lokomotif pembangunan nasional, karena hari ini sudah ada otonomi desa dengan lahirnya UU No 6, tahun 2014. Tentang Desa,y aitu ada perubahan arah pembangunan yaitu pendekatan dari bawah ke atas, dari desa untuk Negara, harapanya ada spirit untuk memajukan sektor pertanian sebagai kekuatan bangsa, karena kalau tidak di lakukan dari sekarang maka bangsa ini akan menjadi bangsa pengimpor kebutuhan pokok nasional, harga diri bangsa tentang konsep trisakti mau di letakan di mana.

Karena dalam perspektif ketahanan pangan GBHN 199-2004, juga mengamanatkan agar pemerintah melaksanakan pengembangan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi yang di butuhkan, dari sini muncul strategi bahwa bidang ketahanan pangan perlu diupayakan melalui sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan yang berdaya saing, berkerakyatan berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Arifin,2004). Maksud berdaya saing adalah bahan pangan harus memenuhi kaidah-kaidah efisiensi, berkerakyatan yang di maksud adalah unit rumah tangga, mayoritas penduduk serta kaum miskin menjadi sasaran pengembangan ketahanan pangan melalui proses pengambilan keputusan yang demokratis. Berkelanjutan merujuk pada keberlanjutan dan kemampuan agribisnis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pangan, pendapatan masyarakat, dan rasa keadialan antara ruang atau tempat dan antara waktu antara generasi terdesentralisasi berasis kompetensi atau keungulan lokal dengan mengedepankan pemanfatan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal (Arifin, 2004, dalam kuncoro:203-204)

Dengan kabinet kerja pada masa pemerintahan Jokowi-JK, yang menjadikan kerja sebagai lokomotif untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, maka sudah seharusnya sektor pertanian juga harus menjadi prioritas, untuk memperkuat ketahanan nasional karena pertumbuhan Indonesia per 2016 adalah 250 juta penduduk, dan akan menigkat pada 2025 menjadi 300 juta lebih, sehingga kebutuhan pangan nasional sudah sedini mungkin harus di perhatikan dengan seksama, karena persoalan ini kalau tidak di atasi dengan baik akan menciptakan gejolak sosial pada tingkat masyarakat.

Strategi untuk memperkuat sektor pertanian, yaitu dengan mengarahkan masyarakat untuk berpindah dari sistem pertanian tradisional menuju pertanian agroindustri agar lebih efisien untuk bisa di distribusikan dalam skala besar, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pada tingkat desa agar pembangunan di desa mengalami kemajuan dan mengurangi cost yang tinggi dalam distribusi barang dan jasa, karena akan mengurangi pendapatan petani, memberi subsidi yang dengan jaminan bunga yang rendah, agar petani mampu untuk mengembangkan kegiatan pertaniannya dengan modal yang ada, dan mampu juga untuk mencicil bunga tersebut, membatasi ijin pembangunan yang berorientasi investasi perumahan karena akan mengurangi lahan bagi pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, penataan kembali lahan tidak produktif agar layak untuk bisa di gunakan bagi pertanian, membuat regulasi yang berpihak pada petani untuk memberi perlindungan dan membuka akses pendistribusian hasil pertanian agar petani tidak di mainkan oleh pasar, yang akan mengurngai penghasilan pertanian, melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada petani agar memiliki pemahanan yang baik tentang pertanian, serta pembangunan irigasi yang baik untuk mensuplai kegiatan pertanian, penyedian pupuk dan bibit yang memiliki mutu yang baik serta bagus agar membantu meningkatkan hasil pertanian.

Sebelum terlambat pemerintah harus bertindak cepat untuk memperkuat sektor pertanian sebagai sokoguru pembangunan nasional dan ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka semua elemen harus bekerjasama secara sinergi, gotong royong, untuk memperkuat sektor pertanian baik itu unsur pemerintah dalam menata birokrasi agar lebih peka dalam memberi akses bagi petani, LSM dalam membantu dalam persoalan pendampingan maupun pendanaan bagi petani,dunia akademis bisa melakukan penelitian-penelitian untuk menemukan metode yang sesuai dengan kondisi pertanian Indonesia, agar dapat mendongkrak proses produksi pertanian yang lebih baik dan berkualitas untuk bisa menjadi kebutuhan eksport, petani untuk lebih memperbaharui diri dengan perkembangan yaitu dari petani tradisional ke agroindustri, serta lebih efisien dalam sistem manajemen pertanian agar hasil pertanian yang di hasilkan dapat memiliki nilai komoditas untuk bersaing pada pasar domestik maupun pasar internasional. Ketika pada tingkat desa masyarakat makmur dan sejahtera saya pikir akan mengurangi angka urbanisasi ke kota, serta akan memiliki daya tarik bagi generasi muda untuk berorientasi menjadi petani karena ada harapan untuk sejahtera.

Untuk mewujudkan Trisaksi maka persoalan pertanian harus menjadi perhatian bersama untuk di pikirkan dan mulai diperkuat sektor pertanian karena sekarang Indonesia masih tergantung pada Impor. Maka harus segera di akhiri ketergantungan tersebut untuk menuju Indonesia yang memiliki ketahanan pangan nasional yang mandiri, kuat serta memperkuat pembangunan nasional yang sejahtera dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Kertonegoro,Sentanoe.2001’’ekonomi pembangunan. Jakarta,Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Jakarta( YTKI ).

Temple, P. Gordon, 1973. Kota dan Desa Antara Rahmat dan Beban pembangunan. Prisma,LP3ES, Seri 3.

Faisal, 2015. Problem petani dan Neoliberalisme’’ (online), (Http:/ www. berdakarionline.com,di akses pada 24 februari 2016

Kuncoro, Mudrajat, 2010. masalah, kebijakan, politik, ekonomika pembangunan. Erlangga. Jakarta.

Share
 


Copyright by KOMAPO.