Home BERITA NASIONAL NASIONAL TIDAK MENANDATANGANI KESEPAKATAN DAMAI IMIPA-SULUT
TIDAK MENANDATANGANI KESEPAKATAN DAMAI IMIPA-SULUT

“Proses rekonsiliasi” paska bentrokan dinilai tergesah-gesah dan dipaksakan sepihak oleh pemerintah provinsi sulawesi utara.


Manado-Komnews, Sejak peristiwa pada tangal 19 oktober 2014, gubenur menfasilitasi masyarakat tataaran tondano dan IMIPA Sulut untuk melakukan langkah rekonsiliasi pada tanggal 23 oktober 2014, semuanya di atur sangat rapi, pada tanggal 22 Oktober 2014, malam sekitar jam 21.00 wita, KESBANG SULUT menelepon ketua IMIPA SULUT (Yemto Tabo), menyampaikan Undangan tersebut.

Pada pagi hari sekitar jam 08.00 wita, undangan fisik dari Pemerintah Provinsi SULUT di berikan ke sekertariatan IMIPA SULUT. Tiga jam kemudian, pada jam 10.00 wita, Polda menyiapkan kendaraan (DALMAS) sebanyak 2 unit, dikawal dengan anggota kepolisian berseragam lengkap, para polisi bersiap di depan asrama Kamasan V Manado untuk mengakomodasi Mahasiwa (Badan pengurus IMIPA-SULUT) ke UNIMA tondano. Tepat jam 11.00 wita, pada siang itu kendaraan mulai beriringan menuju Tondano, tidak melewati jalan tempat TKP namun melewati jalan Boulevard-Tondano kemudia ke arah timur menuju Gedung AULA FIS UNIMA. Kesibukan di gedung tersebut terlihat rapi dan terisolir karena di jaga dengan aparat keamanan super ketat.

 

Badan Pengurus Pusat IMAPA-SULUT turun dari kendaraan tersebut, disana belum ada Badan Pengurus IMIPA Cab.Tondano, sehinga silih berganti saling menelepon antara Badan Pengurus Pusat IMIPA-SULUT dan Badan Pengurus IMIPA Cab.Tondano.

Tawar menawar melalui telepon celluler, yang akhirnya semua Badan Pengurus IMIPA PUSAT memaksa untuk pergi ke Kamasan VI Tondano, yang jaraknya sekitar satu kilometer, agar ada musyawarah bersama untuk menyepakati langkah bersama yang di ambil oleh semua komponen IMAPA-SULUT, Rombongan IMAPA-SULUT akhirnya pergi dan bertemu dengan semua mahasiswa dan mahasiswi yang di sekap oleh pihak keamanan Minahasa itu.

Setelah bertemuan antara BPH IMIPA Pusat SULUT dan BPH IMIPA-Cab.Tondano, tak bisa tertahankan ketika IMAPA Pusat Manado turun dari kendaran DALMAS milik POLDA SULUT, Isatangis tak tertahankan, dimana keluarga korban, sanak saudara, dan teman-teman alm. Petius Tabuni, menangis, sayup-sayup terdengan, tangan di dada mereka di dahi mereka, tampak situasi yang tegang berubah menyedihkan. Situasi berubah semangat ketika IMAPA-Pusat Manado meneriakan Yel-Yel, “Papua (HIDUP), Papua (HIDUP), Sulut (Terima Kasih), Manado (terima Kasih), Tomohon (terima Kasih), Tondano (Terima Kasih). Ketika penjelasan dari Badan Pengurus Pusat IMAPA Manado, dan motifasi-motifasi dari senioritas, maka kemudian semuanya menuju Aula FIS UNIMA.

Lasimnya pertemuan resmi, dihadapan kami digantungkan Fanflet yang tulisanya “Penandatangan Kesepakatan Damai. Badan Pengurus Pusat IMPA Manado, beriringan memasuki Ruangan AULA FIS UNIMA, semuanya saling menoleh keherangan dan adapula yang berbisik-bisik “ ini Penipuan”. Lima menit kemudian iring-iringan muspida Pemprov.Sulut memasuki ruangan Aula FIS UNIMA. Gubernur Sulut ( Sinyo Harry Sarundajang), Kejaksaan Tinggi Sulut, Kapolda SuLut, PANGDAM, Ketua DPRD SULUT, Wakil bupati Minahasa, Rektor UNIMA, Rektor UNSRAT, dan Muspida Prov.Sulut dan Muspida Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan.

Mengawali kegiatan dimulai dengan Doa Pembuka oleh, Pendeta setempat. Kemudian pembukaan rapat dimulai. Seakan dipaksakan untuk menyanyikan lagu indonesia raya, mahasiswa papua pun berdengung hingga akhir dari lagu kebangsaan indonesia tersebut. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, membuka pertemuan tersebut dengan berbagai arahan, yang salah satunya adalah “Pertemuan ini akan menghasilkan penandatanganan perjanjian damai antara masyarakat Pataaran dengan mahasiswa papua, karena kitorang ba sudara”. Gubernur pun mempersilahkan Tokoh masyarakat Pataaran untuk menyampaikan pernyataan mereka. Situasi tiba-tiba teggang pada saat tokoh masyarakat tondano selatan mebacakan pernyataan sikap mereka, ada beberapa poin diantarannya; 1. Penerangan lampu jalan di sepanjang ruas jalan Tataaran II dan Tataaran Patar; 2. Penambahan Polsek Kecamatan Tondano selatan di Pataaran; 3. Melupakan semua masa lalu dan warga siap berdamai (hal ini menyinggung pernah terjadi hal yang sama 3 bulan yang lalu), 4. Perbaikan nama baik kelurahan Tataaran.

Selain itu kata gubernur masyarakat di tondano semunya baik-baik, jika mereka tidak baik tentunya tidak ada putra mereka menjadi gubernur saat ini ”karena saat ini, sarondayang “gubernur sulawesi utara)


IMIPA-SULUT Tidak Menandatangani Pernyataan Perdamaian

Dalam ruangan tersebut BPH IMIPA SULUT tidak memiliki gambaran terhadap rekonsiliasi tersebut. Permenas (Seorang Senioritas) IMPA-SULUT meju dan memandu sesi untuk pernyataan mahasiswa papua di ruangan itu karena “Tidak ada gambaran secara rinci ataupun agenda dalam pertemuan itu”, berdasarkan Undangan mereka yang konsepnya hanya menyatakan bahwa : Mohon kehadiranya pada rapat rekonsiliasi.

Hal ini menuai protes oleh mahasiswa papua yang terkumpulkan dalam Badan Pengurus Pusat Manado, cabang Tomohon dan cabang Tondano pada pertemuan rekonsiliasi tersebut. Permenas pun meminta waktu di pending lima menit untuk proses perundingan sesama mahasiswa papua (Tondano, Tomohon dan Manado) yang di dengar oleh Ketua IMIPA Pusat, Yento Tabo dan didampingi oleh ketua cabang Tondano (................) dan Ketua Cabang Tomohon. Setelah lima menit berlalu, pernyataan sikap dimulai, dan Ketua BPH IMIPA-SULUT menyatakan Berikan kami waktu tiga hari untuk membicarakan proses lebih lanjut dan saat ini kami menolak untuk melakukan penandatangan perjanjian Perdamaian.

Hal yang sangat mengejutkan semua mahasiswa papua di Sulawesi Utara adalah Media masa Nasional dan Lokal di wilayah SULUT memberitakan pada tanggal 24 oktober 2014 terjadi perjanjian damai antara Mahasiswa Papua dan Warga Tondano Pataaran dan Pataaran patar.

Pemantauan “Boy P” pada pertemuan tersebut, “Perlu di pahami bahwa De Facto BPH IMIPA SULUT dan Cab.Tondano, Cab.Tomohon memang berdamai, namun tidak dilakukan penandatanganan, Karena persoalan yang terjadi adalah bukan oknum personal karena miras tetapi berdasarkan investigasi IMIPA SULUT, awal mula pertikaian karena kedua kawan mereka di halau oleh motor yang mengakibatkan mereka di pukul dan di kejar” sehingga permasalahan ini dikatakan sebagai tindakan usur kesengajaan yang terencana. Mereka BPH IMIPA sulut menolak dan mengatakan berikan merekawaktu, secepatnya tiga hari untuk menyatakan sikap mereka. Sejak pertemuan di Ruang Aula FIS, dimana ada yang sangat aneh dalam proses pertemuan tersebut karena dalam undangan Rapat Rekonsiliasi, namun kenyataan pada saat pertemuan bukan rapat tetapi pemaksaan penananda tanganan Perdamaian, “Kata Ketua” Yemto Tabo ,di dampingi “Badan Pengurus Harian IMIPA-SULUT Rapat rekonsiliasi ini, seakan-akan dipaksakan, karena isi undangan bedah dengan pada saat pertemuan berlangsung.


Pengungsian sementara Mahasiswa Papua di Kota Tondano, Tomohon ke Manado

Pada tanggal 24-25 oktober 2014, semua mahasiswa papua (sebanyak lebih dari 600 orang) di Tondano, (sebanyak lebih dari 300 orang) di Tomohon mengungsi sementara di asrama cendrawasih putri Manado dan asrama kamasan V Manado, sebagian pengungsian lainnya yang memiliki asrama kabupaten untuk sementara di ungsikan di asrama kabupaten mereka yang berada di kota Manado. Sedangkan yang tidak memiliki asrama kabupaten di tempatkan di asrama kamasan dan asrama putri cendrawasih, manado.

Selain harapan di atas, keadaan pada saat ini, sangat membutuhkan bantuan makanan, karena sejauh ini, bantuan makanan sudah tidak ada. Beberapa bantuan makanan yang di berikan oleh Dinas Sosial Sulawesi Utara, Contohnya Beras, sudah tak layak konsumsi. Seorang Anggota Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara (Maya Rumantir) sempat melakukan kunjungan ke asrama dan membagikan mereka makanan dan snack.


Pernyatan Sikap

Tepatnya tanggal 27 senin, BPH IMIPA PUSAT mengundang semua wartawan lokal dan regional untuk hadir dalam penyampaian statment pernyataan sikap IMIPA-SULUT, untuk menyikapi permasalaha ini ;

Pertama, Kepada bapak Gubernur Sulawesi Utara untuk menghadirkan orang tua kami yaitu Gubernur Papua & Papua Barat agar segera dihadirkan diatas tanah ini;

Kedua, Kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara untuk segera dan secepatnya mengungkap pelaku pembunuhan secara tidak bermartabat terhadap Alm. Petius Tabuni selambat-lambatnya satu minggu;

Ketiga, Acara proses penandatanganan kesepakatan perjanjian damai antara masyarakat tataaran kecamatan tondano selatan dan mahasiswa asal papua pada tanggal 23 oktober 2014 belum sempurna, bersifat sepihak dan sangat memaksakan;

Keempat, Kami sudah menarik seluruh mahasiswa asal papua yang berstudi dan berdomisili di tondano, tomohon, kairagi, poli ke manado di as. Cendrawasih V manado;

Kelima, Kami mahasiswa papua yang berstudi di Sulawesi utara baik negeri/swasta tidak akan melaksanakan aktivitas perkuliahan selama tuntutan kami belum terpenuhi;

Keenam, Jika point satu, dua, tiga, empat dan lima belum dilaksanakan maka point keenam dalam pernyataan sikap tentang eksodus atau pulang secara besar-besaran ke tanah suci di bumi cendrawasih tetap berlaku dan dengan catatan warga minahasa di seluruh daratan tanah Papua harus pulang.

Pada tanggal 28/11/14, Dari hasil pemantauan mahasiswa Papua di Manado dan sekitarnya terhadap media-media yang di undang. Hanya ada dua media masa yang berani mengeluarkan statment “Pernyataan IMIPA SULUT terkait bentrokan tersebut. Selain itu ada kronologi Bentrokan yang di kumpulkan oleh Team Investigasi IMIPA-SULUT. Memang sangat ironisnya, Media di bungkam oleh PEMPROV SULUT terhadap Hasil Jumpa Pers, IMIPA SULUT terkait pernyataan dan kronologi yang mereka himpun.


Penikaman Mahasiwa Tanimbar - Maluku

Penganiayaan yang sama, Paska bentrokan pada tanggal 19 oktober 2014 antara mahasiswa papua dan masyaratakan Tataaran tondano, di alaami oleh mahasiswa asal Tanimbar di tempat Kejadian Perkara yang menimpa Alm. Petius Tabuni. Terjadi Penikaman oleh warga tataaran. Sehingga kelurahan Tondano selatan, Tataaran pun belum bisa di katakan Aman untuk saat ini. Sehingga langakah pengungsian yang sama dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tanimbar, meninggalkan Tondano Menuju Manado.

Badan pengurus Harian berharap; Pemerintah Sulawesi utara dalam hal ini Gubernur Prov.Sulut harus mengundang atau menghadirkan gubernur papua, dan gubernur papua barat agar datang ke sulut, manado, Polda Sulut harus mampu mengungkapkan pelaku pada saat bentrokan terjadi di Tataaran Tondano, batas waktu satu minggu, sejak tanggal 27 oktober 2014. IMIPA SULUT, membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mendesak Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat agar memberikan perhatian serius terkait masalah diatas, untuk jangka panjang atau kesepakatan bersama (MoU).(Boy Paririe/Komnews)

 

Share
 


Copyright by KOMAPO.