Home BERITA NASIONAL NASIONAL SIKAP KORPORAT DARI FREEPORT INDONESIA HINGGA GAS TANGGUH PAPUA BARAT
SIKAP KORPORAT DARI FREEPORT INDONESIA HINGGA GAS TANGGUH PAPUA BARAT

Jakarta-Komnews, Hadirnya perusahaan Indonesia maupun asing di bumi cenderawsih membuat segala isi bumi, segala yang baik dan kurang baik, segala ciptaan-Nya hilang sekejab dari kehidupan dari bumi itu. Mengenal Papua tidak lain adalah mengenal hasil bumi, sehingga orang orang sering mengatakan kami bukan butuh Mas Papua, tapi emas Papua. Kami bukan butuh manusia Papua, tapi hasil bumi Papua.

Memang benar.Itu yang terjadi, bukan verbalisme tapi aksi nyata.Mereka datang, semua hilang.Cerita dari MIFFE, illegal loging, perusahaan kelapa sawit, perusahaan Sagu, Freeport, Gas Tangguh hingga perusahaan skala kecil yang merekrut segala isi bumi yang tentunya diperuntukan bagi rakyat setempat.

Hadirnya Freeport Indonesia di Bumi cenderawasih Papua Barat, Indonesia tahun 1967 menuai berbagai kontropersi dan menelan korban bagi masyarakat pribumi.Indonesia dan Amerika memulai operasi Freeport kurang lebih 47 tahun lebih (setengah abad).Berbagai jenis hasil bumi seperti emas, tembaga, nikel, uranium telah ambil dan dibawa ke Amerika.

Hadirnya Freeport Indonesia melalui Undang undang Modal asing No 1 tahun 1967.Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk segera melakukan berbagai langkah nyata demi meningkatkan pembanguan ekonomi.Namun dengan kondisi ekonomi nasional yang terbatas setelah penggantian kekuasaan, pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan mengeluarkan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967).

Pimpinan tertinggi Freeport di masa itu yang bernama Langbourne Williams melihat peluang untuk meneruskan proyek Ertsberg. Beliau bertemu Julius Tahija yang pada zaman Presiden Soekarno memimpin perusahaan Texaco dan dilanjutkan pertemuan dengan Jendral Ibnu Sutowo, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Perminyakan Indonesia.Inti dalam pertemuan tersebut adalah permohonan agar Freeport dapat meneruskan proyek Ertsberg.Akhirnya dari hasil pertemuan demi pertemuan yang panjang Freeport mendapatkan izin dari pemerintah untuk meneruskan proyek tersebut pada tahun 1967.

Itulah Kontrak Karya Pertama Freeport (KK-I).Kontrak karya tersebut merupakan bahan promosi yang dibawa Julius Tahija untuk memperkenalkan Indonesia ke luar negeri dan misi pertamanya adalah mempromosikan Kebijakan Penanaman Modal Asing ke Australia.

Sebelum 1967 wilayah Timika adalah hutan belantara.Pada awal Freeport mulai beroperasi, banyak penduduk yang pada awalnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat.Tahun 1970 pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak di jalan Kamuki.Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi Kota Timika.

Pada tahun 1971 Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan, kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa Tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura.

Pada tahun 1973 Freeport menunjuk kepala perwakilannya untuk Indonesia sekaligus sebagai presiden direktur pertama Freeport Indonesia. Adalah Ali Budiarjo, yang mempunyai latar belakang pernah menjabat Sekretaris Pertahanan dan Direktur Pembangunan Nasional pada tahun 1950-an, suami dari Miriam Budiarjo yang juga berperan dalam beberapa perundingan kemerdekaan Indonesia, sebagai sekretaris delegasi Perundingan Linggarjati dan anggota delegasi dalam perjanjian Renville.

Setelah diberlakukan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia, Freeport Indonesia memulai eksploitasi di bumi Timika, Papua.Kontrak karya berlaku 30 tahun dan berakhir ditahun 2021.Dalam kontrak karya tersebut menyepakati kemungkinan perpanjang 2x10 tahun (sampai tahun 20141) dan benar benar terjadi.

Pemerintah Indonesia melalui kementrian energi dan sumber daya mineral (ESDM) akhirnya memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia dari seharusnya berakhir pada 2021 menjadi lebih panjang lagi yakni tahun 2041.

Seperti dikutip Kompas.com, edisi minggu (8/06/2014) pemerintah indonesia sudah mneyepakati beberapa poin penting yang akhirnya berlaku pada tahun 2021. Meski perpanjangan kontrak akan diteken dua tahun sebelum kontrak berakhir atau pada 2019, "Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport merupakan bagian dari amandemen kontrak," tandas Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, Jumat (6/6/2014) silam.

Beberapa poin penting yang disepakati. Kesepakatan menurut Sukhyar, diambil untuk memberikan kepastian bagi investor asing mengingat dana investasi yang dibenamkan oleh Freeport besar yakni mencapai 15 miliar dollar AS. Berikut perjanjiannya.

Pertama, Freeport berjanji akan membangun pabrik pemurnian atawa smelter mineral emas di Gresik, Jawa Timur, dengan nilai investasi 2,3 miliar dollar AS. Selama ini Freeport memilih ekspor konsentrat mineral tanpa pengolahan.

Kedua, perusahaan tembaga, emas, dan perak ini di Grasberg, Papua, juga bersedia menaikkan royalti dari yang berlaku saat ini cuma 1 persen menjadi 3,75 persen. Namun, Freeport meminta agar kenaikan royalti ini berlaku setelah perpanjangan kontrak atau pada 2021 nanti.

Ketiga, Freeport juga setuju melakukan divestasi saham sebesar 30 persen kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, BUMN ataupun BUMD, sesuai aturan yang berlaku.

Keempat, Freeport juga menjamin penggunaan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri hingga 100 persen.Terakhir, Freeport juga setuju atas pengurangan areal wilayah pertambangan dari 212.950 hektar menjadi 125.000 ha.

Media itu melaporkan, Juru bicara PT Freeport Indonesia Daisy Pimayanti menambahkan, beberapa poin renegosiasi sudah dilakukan Freeport, seperti mempekerjakan warga lokal hingga 98 persen dari total pekerja.Pemakaian barang produksi dalam negeri kini juga sudah mencapai 60 persen.

Selain itu, menurut pengamat pertambangan Marwan Batubara kepada media itu mengatakan , hasil renegosiasi ini kurang menguntungkan Indonesia. Utamanya soal kewajiban divestasi.

Menurut dia, pemerintah seharusnya memperlakukan Freeport sama dengan perusahaan tambang asing yang memiliki kewajiban melepas 51 persen sahamnya.

Setelah perhelatan dinamika politik Indonesia dan perkembangan ekonomi nasional pemerintah memperpanjang Freeport Indonesia.Kemudian calon presiden republik Indonesia pun memulai tanggapan dan janji terkait dengan keberadaan Freeport Indonesia di wilayah Papua Barat.

Bagaimana tanggapan calon presiden tentang Freeport Indonesia? Seperti dilansir media Kompas.com, edisi kamis (12/06/14) melaporkan bahwa mengacu pada Pasal 33 bahwa bumi, air dan, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu kita harus kembali ke Pasal 33 itu bagaimana agar sumber daya alam itu bisa dikelola secara baik, tetapi juga rakyat menjadi titik tumpu implementasi pengolahan mineral itu, kata Darmawan Prasodjo, tim energi Jokowi-JK.

Kemudian detik.com, edisi jumat (20/06/14) calon presiden nomor urut 1 tanggapi soal kontrak Freeport Indonesia. Ia mengatakan “semua masalah itu akan kita hadapi dengan rasional mementingkan kepentingan nasional kita. Sangat, sangat mungkin bisa diperpanjang, kenapa tidak.

Menurut Prabowo, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu diizinkan kembali menambang di tanah Papua, asalkan kepentingan nasional dipertahankan. Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo nampaknya mendukung kontrak karya Freeport perpanjang hingga berakhir tahun 2041.

Gas Tangguh Papua Barat Diekspor Ke Negara Asing, Kontrak Berakhir 2034

Tidak hanya di Bumi Amugme, Kamoro, Timika, di Teluk Bintuni, Papua Barat juga menjadi target perusahaan asing. Perusahaan yang berpusat di London tersebut telah beroperasi di wilayah ini.

Kontrak karya perusahaan Gas Tangguh di Papua Barat tahun 2002 dan akan beroperasi sampai berakhir tahun 2034. Gas Papua ini diekspor ke beberapa Negara seperti Amerika dan Tiongkok. Sejak 2002, gas dari tanah Papua Barat yang dioperasikan perusahaan migas Inggris, BP Tangguh, diekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) sampai berakhir kontrak di 2034.

Seperti dikutip detik.com, edisi selasa (1/07/2014), "Gasnya masih banyak, masih sangat besar," ucap Menteri ESDM Jero Wacik ditemui di Kementerian ESDM. Jero mengungkapkan, ekspor gas dari Tangguh tersebut mulai dilakukan pada 2002 dalam kontrak jangka panjang hingga 2034, dan diekspor 100%.Ekspor dilakukan ke Fujian, Tiongkok dan sebagian ke Sempra, Amerika Serikat.

"Jumlah yang diekspor sebanyak 40 kargo per tahun," ucapnya.Jero mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki cadangan gas yang masih sangat banyak, yakni mencapai 360 triliun kaki kubik (TCF).

Selain itu, Ia mengatakan "Gas kita masih banyak sekitar 360 TCF, dan saya sangat yakin, minyak dan gas bumi yang sudah diambil sampai saat ini masih sekitar, feeling saya minyak dan gas bumi dari Sabang-Marauke masih banyak di bawah tanah ini. Tapi untuk mendapatkannya kita harus rajin kasih insentif eksplorasi, karena kalau nggak dibor ya nggak akan ketemu minyak atau gas. Geothermal (panas bumi) kita di bawah tanah ada potensi hingga 30 megawatt (MW)," tutupnya.

Kemudian renegosiasi harga gas Tangguh, Papua ke Fujian berhasil dilakukan. Kesepakatan untuk melakukan negosiasi ulang terhadap harga gas itu telah disepakati dan ditandatangani pada 20 Juni 2014 lalu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyebutkan, ada dua keputusan penting yang disepakati dalam renegosiasi tersebut.

"Pertama, kesepakatannya adalah JCC (Japan Crude Cocktail) atau harga acuannya itu tidak dimatikan, jadi terus bergerak.Berapapun harga JCC, faktor dikali JCC. Jadi tidak dipatok seperti dulu,".

Keputusan berikutnya adalah kesepakatan tentang rumus penetapan harga yang baru.Dari informasi yang dipaparkan Jero, rumus tersebut berubah setiap tahunnya. Adapun rumus yang disepakati adalah untuk tahun 2014 hingga 2017 dengan rincian sebagai berikut; Rumus Tahun 2014 adalah 0,065 x JCC + 1,5; Rumus Tahun 2015 adalah 0,090 x JCC + 1,3; Rumus Tahun 2016 adalah 0,105 x JCC + 1,5; Rumus Tahun 2017 adalah 0,001 x JCC + 2,3.

Perti dimuat media tersebut, Jero mencontohkan, dengan rumus tersebut, maka bila harga JCC berada pada harga US$ 100 per barel, maka akan diperoleh harga gas Tangguh sebesar US$ 8 per mmbtu. Bila harga JCC berada pada angka US$ 110 per barel, maka akan diperoleh harga gas Tangguh sebesar US$ 8,65 per mmbtu.

"Rumus sekarang (2014) adalah 0,065 x JCC + 1,5. Kalau JCC-nya US$ 100 per barel, maka harga kita menjadi US$ 8 per mmbtu.Kalau harga hari ini menjadi US$ 110 per barel. Nah kalau harganya US$ 110, dengan rumus itu maka harga gas kita adala US$ 8,65 per mmbtu," tutur dia.

Dikatakan Jero, dalam kesepakatan tersebut baru dibahas rumus untuk harga gas Tangguh hingga tahun 2017, dengan demikian menurut Jero masih terbuka peluang untuk kembali melakukan renegosiasi setelah tahun 2017.

Namun demikian, bila setelah tahun 2017 tetap digunakan rumus yang sama, maka akan diperoleh harga rata-rata pertahun adalah sebesar US$ 12,8 per mmbtu hingga akhir kontrak pada tahun 2034.

Dilain sisi, Pemerintah Daerah setempat belum pernah menerima dana bagi hasil Gas LNG Tangguh. Semenjak perusahaan “raksasa” LNG Tangguh beroperasi dan berproduksi, serta lakukan pengapalan gas alam cair keluar Teluk ini, belum satu rupiah pun yang diberikan langsung ke kas daerah, kabupaten Teluk Bintuni.Dan belum tahu kapan bagi hasil itu diterima Pemda sebagai komponen PAD, kendati komunikasi resmi secara tertulis sudah dilakukan, namun belum ada kabar itu sampai sekarang.Hal tersebut disampaikan oleh Alfons Manibui, DESS, Bupati kabupaten Bintuni kepada media lokal, di kediamannya Kampung lama, Senin (7/11/2013) silam.

Pemerintah Indonesia melalui kementrian terkait dibeking oleh pemodal untuk mengeruk bumi Papua hingga habis. Satu satunya cara Indonesia menutupi hutang luar negeri tidak lain selain memberikan kebebasan untuk menanam modal oleh investor asing di Indonesia lebih khusus Bumi Cenderawasih, Papua. (WP/DT/KP/Fransiskus/Komnews)

Share
 


Copyright by KOMAPO.