Home BERITA NASIONAL NASIONAL PMKRI CABANG YOGYAKARTA KAWAL KASUS PAPA MINTA SAHAM
PMKRI CABANG YOGYAKARTA KAWAL KASUS PAPA MINTA SAHAM

Yogyakarta-Komnews, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Yogyakarta turun jalan walaupun hujan gerimis membasahi kota Yogyakarta pada Sabtu(12/12/2015). Hujan tidak menjadi kendala bagi para aktivis muda ini untuk menyuarakan permasalahan bangsa dan Negara. PMKRI mengecam proses yang sedang berlangsung tentang kasus “ Papa Minta Saham” di Majelis Kehormatan Dewan, karena terkesan keluar dari subtansi persoalan yang sedang menjerat ketua DPR Setya Novanto yang di nilai telah melanggar etika.  Aksi ini mulai dari sekretariat PMKRI menuju Tugu Yogyakarta,

Persoalan yang menjeret Setya Novanto, pengusaha minyak M.Riza Chalid, serta presiden  direktur Freeport  Maroef Sjamsoedien atas dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ini masih ditangani MKD DPR RI.

Menurut PMKRI persoalan ini serius karena Setya Novanto tidak memiliki wewenang untuk membahas persoalan Freeport karena itu adalah ranah dari komisi VII, serta kementrian ESDM. Persoalan ini sungguh melukai hati rakyat, mengakibatkan kepercayaan rakyat kepada DPR makin hari makin menurun. Sumber daya alam Indonesia yang semestinya di peruntuhkan untuk kepentingan bangsa dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 tetapi terkesan hanya menguntungkan oknum-oknum tertentu. Sehingga apa yang di lakukan oleh Setya Novanto, tidak dibenarkan apalagi berbicara atas kepentingan individu dan kelompok tertentu.

Kontrak karya Freeport akan berahir pada 2019, sesuai dengan UU Minerba dua tahun sebelum masa kontrak selesai baru di lakukan negosiasi ulang, tetapi mengapa pihak-pihak tertentu berupaya untuk  mempercepat dan melunakkan perpanjangan kontrak.

Untuk itu  PMKRI Yogyakarta menyerukan:

Pertama, Mendesak MKD untuk lebih objektif, independen, dan berintegritas dalam menangani kasus Setya Novanto.

Kedua, DPR harus kembali pada fungsinya dan mewakili rakyatnya bukan mengeksploitasi rakyat.

Ketiga, Kasus Setya Novanto harus ke ranah pengadilan umum karena adanya indikasi pelanggaran hukum.

Keempat, Segera usut tuntas mafia dibalik kasus “ Papa Minta Saham”.

Kelima, Stop melakukan pengalihan isu, dan harus fokus dalam penyelesaian kasus Setya Novanto

Keenam. Tindak tegas pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang di lakukan oleh Setya Novanto seperti yang beredar pada transkip rekaman. (Isak Bofra)

Share
 


Copyright by KOMAPO.