Home BERITA LOKAL BERITA LOKAL SERUAN KOMAPO TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM BEASISWA MAHASISWA PEGUNUNGAN BINTANG SE-INDONESIA
SERUAN KOMAPO TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM BEASISWA MAHASISWA PEGUNUNGAN BINTANG SE-INDONESIA

Tujuan utama adanya pemerintahan Kabupaten Pegunungan Bintang adalah bentuk pengakuan Pemerintah Republik Indonesia terhadap eksistensi manusia dan segala isi alam semesta. Untuk mengakui dan mereposisi eksistensi manusia, suku bangsa yang sudah ada sejak dahulu kala dan yang telah memiliki otoritas tanah dari leluhurnya secara turun temurun. Dari ratusan suku bangsa di Papua sebagian besar terdapat di wilayah kabupaten ini. Suku bangsa OK dan Suku ME sebagai suku terbesar dengan otoritas wilayah cukup besar di poros (centre) pulau Papua yang terbentang dari Sorong sampai Samarai wilayah negara Papua New Guinea. Suku bangsa OK mendiami mulai dari ibukota kabupaten dan menyebar ke bagian Timur dan Selatan. Suku bangsa OK di bagian Timur merupakan warga negara PNG, sedangkan bagian Selatan termasuk wilayah kabupaten Boven Digoel dan Mappi. Sementara suku bangsa ME mendiami di bagian Barat dari ibukota kabupaten dengan memiliki puluhan sub suku. Suku bangsa ini menyebar sampai di wilayah Kabupaten Yahukimo, Keerom dan Kabupaten Jayapura.

Eksistensi suku bangsa ini telah ada sejak terbentuknya pulau Papua. Mereka hidup dan mengakui tanah, air, dan segala isinya sebagai ciptaan Atangki (Allah) dan diperuntukkan bagi segala makhluk yang ada di bumi. Mereka mengakui manusia sebagai makhluk yang paling hakiki dan yang menguasai tanah dan segala isinya. Manusia menggunakan akal budi untuk mengendalikan tiap peristiwa kehidupan dalam hidupnya. Manusia yang berakal budi itu benar adanya pria dan wanita sebagai pengada di bumi, mereka saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Mereka ada sebagai pemilik dan penguasa atas otoritas tanah dan isinya secara jelas adanya. Mereka mengakui dan memiliki hak hidup masing-masing dan saling menghormati.

Secara geografis, suku bangsa tersebut berada pada jarak yang sangat berjauhan bahkan tidak saling mengenal. Fenomena ini sudah menjadi perhatian para peneliti tingkat dunia sejak lama, namun pemerintahan yang ada tidak dengan serius melakukan kajian dan membuat program pembangunan sesuai dengan kondisi dan situasi di wilayah ini. Sebagaimana seharusnya potensi SDM dan SDA yang ada amat penting dikaji secara menyeluruh sebagai modal utama pembangunan daerah. Dimana Pegunungan Bintang menyimpan beragam potensi sumber daya alam yang harus dimanfaatkan selama proses pembangunan daerah, seperti: bahan galian, beragam jenis batuan, kayu pinus dan damar, rotan, beragam jenis anggrek, beragam pandanus “buah merah”, tanaman palawija, beragam jenis umbi-umbian, sederet sungai, beragam jenis ternak, kopi organik, hasil-hasil kerajinan dan kesenian, beragam jenis tarian tradisional, makanan khas, beragam jenis hewan lindung dan lain-lain. Kelimpahan kekayaan alam tersebut harus dikelola dengan bantuan modal kualitas SDM handal dan didukung dengan alat-alat teknologi yang canggih tetapi sejauh ini pemerintah daerah belum memiliki strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pembangunan yang berkelanjutan itu tidak lain adalah membangun manusia terlebih dahulu.

Pembangunan Pegunungan Bintang sebagai wilayah pemekaran baru harus selalu berfokus pada manusia. Manusia menjadi fokus utama di dalam proses pembangunan daerah dan sudah tentu pendidikan sebagai baromternya. Makna pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang sesungguhnya pembangunan manusia seutuhnya melalui pendidikan dasar. Karena itu, pembangunan pendidikan dasar harus dijadikan prioritas utama dalam proses pembangunan manusia. Pendidikan harus menjadi alat ukur, barometer utama selama proses pembangunan manusia. Berbagai aspek pembangunan bisa berjalan apabila potensi manusia dapat dicerdaskan. Hal terpenting adalah masayarakat asli Pegunungan Bintang dapat diestimasi secara kasar maka antara 80%-90%) masyarakat asli tidak berpendidikan. Kondisi objektif ini sudah sangat jelas tidak akan mendukung proses pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional maupun roh dari pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua. Oleh karena itu, seluruh dana pembangunan pada setiap tahun lebih banyak dianggarkan untuk membangun manusia melalui pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, termasuk menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memadai.

Lahirnya undang undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 tentang Ketetapan Dana pendidikan sebesar 20% adalah kebijakan pemerintah sebagai hasil dari proses politik. Sejak tahun 2009 tampaknya pemerintah Indonesia memilki political will yang tegas dan berani untuk meningkatkan kualitas, martabat, daya saing tinggi melalui prioritas kebijakan pada sektor pendidikan sebagai upaya memajukan dan memakmurkan bangsa dan negara.

Salah satu unsur terpenting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan adalah mencerdaskan anak bangsa dengan penyediaan sumber dana, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun sumber-sumber lain yang bisa meningkatkan sumber daya manusia sebagai fokus utama dalam mengatasi masalah pembangunan daerah itu sendiri. Meskipun anggaran biaya pendidikan bukan satu-satunya penentu tercapainya pendidikan berkualitas, tanpa anggaran biaya yang memadai pendidikan akan membuahkan hasil tidak memuaskan. Tercukupinya anggaran pendidikan sesuai dengan konstitusi, maka diharapkan tercapainya kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Ketika tercipta SDM yang berkualitas, tentunya kesejahteraan hidup masyarakat turut meningkat pula. Kegiatan produksi diberbagai sektor ekonomi melaju pesat, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan kesadaran pentingnya sikap toleran yang berdemokrasi akan berkembang sehingga terbentuklah masyarakat madani yang dicita-citakan. Jika masyarakat madani telah terwujud, stabilitas daerah dan politik kekuasaan akan menjamin kemakmuran suatu bangsa dan Negara.

Maju atau mundurnya bangsa Indonesia tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, tanpa sumberdaya  manusia yang handal proses pembangunan akan terhambat.  Sumber daya manusia identik dengan pendidikan, tanpa pendidikan sumber daya manusia yang handal tidak akan ada. Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM yang merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Di belahan dunia manapun,  sumber daya manusia diperlakukan sebagai aset yang utama dan terutama dalam suatu organisasi, terutama negara-negara berkembang sedang berupaya menginvestasikan sumber daya keuangan untuk mempersiapkan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal, informal dan nonformal.  Kalau di analogikan SDM bagaikan ”Darah dalam tubuh manusia, tanpa darah manusia tidak akan hidup” begitu pula dengan pembangunan, tanpa SDM proses pembangunan tidak akan ada. Untuk itu pemerintah di Indonesia, terutama daerah-daerah Terluar, Terbelakang, dan Terdepan ( 3T) terus berupaya meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut laporan BPS Nasional tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, Papua menempati urutan terakhir atau IPM terendah dari 33 Provinsi di Indonesia dengan angka 56.75. Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dibidang pendidikan harus mendapatkan prioritas penting agar putra-putri Papua  dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.  Secara khusus untuk IPM di Pegunungan Bintang menurut berita resmi BPS provinsi Papua per-tanggal 15 Juni 2016 bahwa IPM Pegunungan Bintang adalah 40.9. Jauh lebih rendah dibanding sesama kabupaten di Pegunungan Tengah Papua yang baru dimekarkan setelah Pegunungan Bintang, yaitu Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Yalimo, Lani Jaya, Mamberamo Tengah. Bahkan kabupaten yang dimekarkan bersamaan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002, seperti kabupaten Tolikara, Asmat, Mappi,   dan Yahukimo jauh lebih baik dibanding Pegunungan Bintang.

Kondisi pendidikan yang memprihatinkan telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak awal mulai berdirinya Kabupaten Pegunungan Bintang. Mulai tahun 2003 hingga saat ini telah banyak dilaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan telah memberikan dampak membaiknya kondisi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya anggaran dan aparatur serta hambatan kondisi geografis wilayah yang berat, tujuan pembangunan pendidikan di daerah belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, langkah strategis lain yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya mempersiapkan putra-putri asli sebagai generasi penerus bangsa, sejak 2003 pemerintah daerah berupa pengiriman siswa-siswi untuk menempuh pendidikan di luar kabupaten baik di Papua maupun luar Papua. Pemerintah daerah melakukan kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Kaitan hal tersebut, beberapa program yang dilaksanakan antara lain : Bantuan dana pendidikan pertahun untuk S1 dan S2 di Perguruan Tinggi di Papua: Uncen, Unipa, USTJ, Uniyap, UOG, Stikom, STIE Port Numbay,  STT Fajar Timur, STT Waterpost, IPI, dsb. Kerja Sama MOU lembaga-lembaga  dan perguruan tinggi diluar Papua Luar Papua : Universitas Gadja Mada (UGM), Universitas Sanata Dharma (USD), STPMD Yogya, Surya Institut. Pengiriman mahasiswa ke STPDN Jatinangor Bandung, Pengiriman ke Perguruan Tinggi di Cina, pembekalan bahasa inggris di Asia Pasific International University (APIU) Thailand, sekolah pilot di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curub dan dari program beasiswa melalui UP4B.

Dengan adanya pengiriman mahasiswa dan pelajar ke beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia dan luar negri melalui program kerja sama mitra pendidikan dinilai dapat menjawab harapan masyarakat demi menjawab ketertinggalan pembangunan. Hasilnya menunjukkan positif jika dilihat dari kuantitas lulusan bergelar diploma, sarjana dan master setiap tahun meningkat. Selain kuantitas, tidak sia-sia melalui program tersebut menghasilkan beberapa putra potensial yang memiliki prestasi gemilang untuk kategori daerah tertinggal ini, antara lain:

 

NO

NAMA

PRESTASI

TEMPAT

1

Andir Meku

Ketua Osis

SMA St Michael Semarang

2

Melianus Sitokdana

Ketua Osis

SMK Tarcisius 2 Semarang

3

Rosefel Popey

Pilot

Wings Air (Lion Group)

4

Melkior N. N Sitokdana, S.Kom., M.Eng

Dosen

UKSW Salatiga, Jawa Tengah

5

Akmin Kisamlu, SE

Aparatur Sipil Negara

Kementerian Sosial RI, Jakarta

6

Kristian Hiktaop, SE., M.Ac

Dosen

USTJ, Jayapura

7

Ferdinandus Zacyok Bamulki

Presiden Mahasiswa

STP APMD, Yogyakarta

8

Tenas Kisamlu

Sekertaris Senat

Unika Semarang

9

Yan Balyo, S.Th, M.Si

Dosen

Unipa Papua

10

Agus Deal, S.Pd

Mendapatkan penghargaan IPK Tertinggi Program Studi Ilmu Sejarah UKSW periode Wisuda II 2016/2017

UKSW Salatiga, Jawa Tengah

dsb

…………

……….

……..

 

Dengan sederetan prestasi yang ditorehkan putra/i Pegunungan Bintang menunjukkan bahwa program tersebut dianggap berhasil sehingga pemerintah saat ini perlu melanjutkan program strategis yang sudah berjalan selama 13 tahun ini.

Namun setelah digantikannya Drs. Theodorus Sitokdana pada posisi Wakil Bupati tahun 2010 sampai tahun 2017 ini komitmen pemerintah daerah kabupaten Pegunungan Bintang untuk meneruskan kualitas pendidikan bagi generasi penerus sebagai bukti pengembangan sumber daya manusia ini pun mengalami kemunduran karena tidak adanya pengiriman mahasiswa ke mitra kerja sama. Semenjak itu pula setiap tahun terjadi penumpukkan utang pada mitra kerja sama. Hal ini terbukti dengan desakan pihak kedua (pihak perguruan tinggi dan rekanan swasta) kepada pemerintah daerah maupun mahasiswa asal kabupaten Pegunungan Bintang untuk memperjelas kepastian akan realisasi dana pendidikan untuk melunasi utang pihak perguruan tinggi maupun swasta yang dipinjamkanya. Namun salah satu masalah klasik yang sering dihadapi adalah komunikasi yang kurang insentif dengan pemerintah daerah. Di sisi lain pemerintah daerah sendiri tidak menunjukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan tidak terakomodir dalam regulasi daerah, terutama kepastian dana pendidikan melalui peraturan daerah, membuat efektifitas kelancaran biaya pendidikan tersebut mandek dan tidak jelas dalam setiap tahun, sehingga penyelenggaraan pemerintahan terkesan dipaksakan dan hanya dilakukan dalam bentuk bantuan. Padahal posisi pemerintah yang seperti ini bisa di indikasi sebagai pemerintahan korup karena akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah tidak sesuai dengan asas asas pemerintahan yang baik dan benar serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pada umumnya.

Pada tahun 2016 ini harapan masyarakat Pegunungan Bintang akan perubahan yang lebih baik dari yang sebelumnya karena terpilihnya pemimpin muda putra asli Pegunungan Bintang, namun dengan kebijakannya yang memberlakuan sistem beasiswa dengan IPK minimal 2.75 merupakan suatu langka mundur. Bagaimana mungkin IPK dengan standar nasional diberlakukan bagi Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Alasan Bupati dan tim adhoc adalah perubahan paradigma menuju mahasiswa kreatif, inovatif, dedikatif dan memiliki mental juang dalam segala hal supaya tercipta Daya Saing di era ekonomi global yang menghadirkan MEA, MEE, MEI dan sebagainya, namun menurut kami kebijakan tersebut merupakan suatu langka yang tidak berdasarkan kondisi objektif daerah. Bahwa rata-rata mahasiswa Pegunungan Bintang berasal memiliki latar belakang pendidikan yang sangat minim dari tingkat SD, SMP dan SMA sehingga berpengaruh terhadap hasil studi mahasiswa di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Argumentasi kami berawal dari sejak wilayah Pegunungan Bintang dimekarkan menjadi sebuah Kabupaten dari Kabupaten Jayawijaya, proses pembangunan berjalan amat sangat lamban. Akibat dari itu Indeks Pembangunan Kesehatan  Masyarakat (IPKM) tahun 2010 ranking 440 dari 440  kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebuah pencapaian mengenaskan. Untuk IPM di Pegunungan Bintang, menurut berita resmi BPS provinsi Papua per-tanggal 15 Juni 2016 bahwa IPM Pegunungan Bintang adalah 40.9. Jauh lebih rendah dibanding sesama kabupaten di Pegunungan Bintang Papua yang baru dimekarkan setelah Pegunungan Bintang, yaitu Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Yalimo, Lani Jaya, Mamberamo Tengah. Bahkan kabupaten yang dimekarkan bersamaan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002, seperti kabupaten Tolikara, Asmat, Mappi,   dan Yahukimo jauh lebih bagus dibanding Pegunungan Bintang.

Menurut data BPS Pegunungan Bintang tahun 2016, angka harapan hidup tahun 2015 adalah 63,78. Angka ini masih relatif jauh dari Angka Harapan Hidup ideal 85 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua sebesar 9,95 artinya diharapkan anak usia 7 tahun di tahun 2015 dapat merasakan pendidikan selama hampir 10 tahun atau kira-kira sampai kelas 1 SMA. Untuk kondisi Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri masih jauh dibawah rata-rata. Pada 2015, nilai HLS Pegunungan Bintang adalah 4,42 tahun, artinya diharapkan anak usia 7 tahun saat ini dapat merasakan pendidikan selama 4 tahun lebih atau kira-kira setara kelas 4 sampai 5 SD. Selama beberapa tahun terakhir, data survei menunjukkan belum ada perubahan yang cukup signifikan. Angka HLS Kabupaten Pegunungan Bintang meningkat sedikit demi sedikit dari 3,82 tahun pada 2012 menjadi 4,18 tahun pada 2013, dan meningkat menjadi 4,41 di tahun 2014.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sekitarnya Tahun 2015 (tahun) Pencapaian Angka HLS tahun 2015 Kabupaten ini menempati urutan ke- 28 dari 29 kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Angka tertinggi adalah Kota Jayapura yaitu 14,16 tahun dan Kabupaten Jayapura sebesar 13,79 tahun. Sementara kabupaten dengan HLS terendah adalah Nduga yaitu 2,19 tahun.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015 sebesar 2,06 tahun, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 1,97 di tahun 2014. Dengan kata lain penduduk di Kabupaten Pegunungan Bintang baru bisa bersekolah rata-rata sampai kelas 2 sampai kelas 3 SD. Hal ini masih terkait dengan pendidikan yang belum dinikmati dengan baik. Hal yang sama juga dialami oleh daerah-daerah sekitar Pegunungan Bintang.

Rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2015, yaitu sekitar Rp 5.176.465,- per tahun. Dibanding dengan pencapaian pengeluaran riil Provinsi Papua yang sebesar Rp 6.468.548,- dan kabupaten/kota lainnya di Papua, penduduk Kabupaten Pegunungan Bintang berada di urutan ke-17 dari 29 Kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Pegunungan Bintang masih rendah kedepannya perlu lebih memfokuskan pada peningkatan pembangunan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhannya maupun pemerataan hasilnya.

Berangkat dari kondisi riil tersebut maka pemberlakuan beasiswa dengan indikator Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2.75 perlu dipertimbangkan secara matang. Beberapa poin penting yang perlu dipikirkan terlebih dahulu adalah:

1. Seluruh mahasiswa berstudi diberbagai perguruan tinggi dengan karakteristik dan kualitas perguruan tinggi dan program studi yang berbeda-beda. Mereka yang kuliah di perguruan tinggi dan program studi yang akreditas baik penilaian proses belajarnya sangat ketat sehingga rata-rata memiliki nilai dibawah standar yang ditentukan pemerintah daerah. Jika pemerintah memberlakukan sistem ini kemungkinan besar mereka akan pindah ke perguruan tinggi yang akreditas rendah hanya untuk mengejar nilai. Dan kemungkinan yang dapat beasiswa adalah mereka yang kuliah di kampus-kampus yang berkualitas rendah, sehingga impian dan harapan putra-putri Pegunungan Bintang untuk mengenyam pendidikan di kampus-kampus elit atau berkualitas tidak akan tercapai.

  1. Berangkat dari peradaban modern di wilayah Pegunungan Bintang, ada beberapa distrik yang lebih unggul pendidikannya karena mereka lebih dulu menerima peradaban modern, yaitu Distrik, Oksibil, Distrik Okbibab dan Distrik Kiwirok, sehingga kemungkinan mereka yang akan mendominasi penerimaan beasiswa dibanding anak-anak dari distrik lain. Dari sisi suku yang lebih dulu menerima peradaban modern adalah mayoritas dari wilayah suku Ngalum, sehingga kemungkinan yang akan dapat beasiswa mayoritas berasal dari suku Ngalum. Kemungkinan mahasiswa dari Ketengban dan Murob hanya sedikit yang akan mendapat beasiswa, apalagi suku Kimki dan Lepki. Untuk kedua suku tersebut dari sisi kuantitas maupun kualitas sangat kurang, sehingga apakah pemerintah sudah mempertimbangkan eksistensi putra/putri dari kedua suku tesebut, karena dengan kebijakan ini dampaknya akan mengakibatkan menurunnya motivasi belajar dan terlebih menurunya rasa nasionalisme sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
  2. Rata-rata mahasiswa Pegunungan Bintang yang ada di pulau Jawa memiliki IPK dibawah standar yang di tentukan pemerintah, sehingga jika kebijakan beasiswa tetap diberlakukan maka banyak mahasiswa akan putus kuliah dan pulang Papua. Ketika mereka pulang kemungkinan akan terjadi berbagai persoalan di daerah yang bisa menghambat proses pembangunan di daerah, bahkan akan terlibat dalam organisasi-organisasi sayap kiri untuk melawan pemerintah Indonesia.
  3. Rata-rata mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa mengalami krisis kepercayaan diri akibat sterotipe negatif dari orang luar terhadap mahasiswa Papua yang dianggap sebagai manusia bodoh, terbelakang, muka kera, bau, pemalas, pemabuk, dan sebagainya. Sterotipe tersebut membuat anak-anak Papua tidak percaya diri bersaing dengan orang luar karena merasa rendah diri. Akibatnya motivasi dan daya juang anak-anak Papua secara umum dan khususnya mahasiswa Pegunungan Bintang rata-rata rendah. Sebenarnya ini bukan alasan untuk tidak mau maju tetapi dampaknya sangat dirasakan dalam lingkungan belajar, hanya mereka yang memiliki daya juang tinggi yang bisa berjuang untuk berprestasi. Sehingga dibutuhkan pendekatan khusus dari semua pihak terutama dari pemerintah untuk mengangkat motivasi belajar terlepas dari motivasi internalnya.
  4. Pemberlakuan beasiswa untuk daerah yang kategori terbelakang dan tertinggal ini memilki multi dimensi persoalan, sehingga pastinya akan berupaya untuk mengejar ketertinggalan dengan berbagai strategi. Terutama pemerintah akan berfokus mengerjakan program-program strategis di daerah, tertutama pemerintah kampung akan fokus dengan program pengembangan infrastruktur dan ekonomi sehingga pasti mereka tidak secara penuh memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Dan juga rata-rata mahasiswa berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga tidak akan maksimal membiayai kebutuhan studi mahasiswa. Oleh karena itu jika program tersebut diberlakukan apakah Bapak menjamin mahasiswa mendapat bantuan dari kepala- kepala kampung secara berkelanjutan?
  5. Tim adhok yakni Komisi Sumber Daya Manusia Pegunungan Bintang bentukan Bupati itu rata-rata adalah pengurus partai politik. Beberapa tahun kedepan akan ada pesta demokrasi pemilihan gubernur, pemilihan DPR, pemilihan presiden, dan pemilihan Bupati, apakah Bapak menjamin mereka tetap akan fokus memfasilitasi mahasiswa?. Yang kami ragukan adalah konsentrasi mereka untuk pengembangan SDM akan kurang sehingga mahasiswa dan pelajar akan di korbankan. Dan juga kemungkinan besar pengembangan SDM bisa di politisir, untuk itu kami mengharapkan Bupati menunjuk orang-orang yang berasal dari eksekutif dan praktisi pendidikan (yang tidak berkecimpung dalam kepentingan politik) sehingga mereka fokus membangun SDM Pegunungan Bintang.

BAGIAN KEENAM

PERNYATAAN SIKAP

  1. Kami Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang Se-indonesia dengan tegas menolak kebijakan Bupati tentang pemberlakuan sistem beasiswa dengan IPK minimal 2.75. Kami minta tetap memberlakuan sistem bantuan studi kepada seluruh mahasiswa pelajar.
  2. Kami Mahasiswa dan Pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang Se-indonesia dengan tegas menolak tim Adhoc yang terdiri dari Ketua-Ketua Partai politik. Segera menggantikan ketua-ketua partai politik tersebut dengan orang-orang yang tidak terikat dengan partai politik atau kepentingan politik seorang Bupati.
  3. Kami minta pemerintah daerah segera melakukan evalusi menyeluruh terhadap mitra kerja sama untuk dilakukan pembaruan-pembaruan sesuai dengan kebutuhan.
  4. Kami minta pemerintah daerah segera melunasi utang-utang di mitra kerja sama, yakni Yayasan Binterbusih Semarang, Surya Institut dan Universitas Sanata Dharma paling lambat dalam bulan Oktober tahun 2017.
  5. Kami minta pemerintah daerah segera mengirim biaya studi dan biaya hidup ke mitra kerja sama paling lambat bulan dalam Oktober tahun 2017

Demikian pernyataan sikap kami masyarakat dan mahasiswa dan pelajar Kabupaten Pegunungan Bintang Se-Indonesia

Hormat kami,

Sekjend

Komunitas Mahasiswa Pelajar Aplim-Apom (KOMAPO), Kabupaten Pegunungan Bintang-Provinsi Papua Se-Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra

Hosea Deal

 

 

Share
 


Copyright by KOMAPO.