Home BERITA LOKAL BERITA LOKAL MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DI PEGUNUNGAN BINTANG
MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DI PEGUNUNGAN BINTANG

“Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”

Yogyakarta-Komnews, Anggota Komapo Korwil Yogyakarta kembali menyelenggarakan diskusi di Kantin Realino Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Selasa (09/05/2017) dengan Topik diskusi Membangun Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Sekjend KOMAPO, Teresia M. Uropka, Sekretaris KOMAPO, Wilem Jaden Sipka dan BPH Korwil serta anggota KOMAPO DIY berjumlah 14 orang. Diskusi dimulai pada pukul 17:50 sampai dengan 21:00 WIB.

Diskusi ini dipandu oleh dua pemateri dari intern Komapo yaitu Agustinus Uropka memaparkan materi tentang “Ekonomi Kerakyatan” dan Novita Nicililia T.D. Opki, memaparkan materi tentang tentang “Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Pariwisata.

Agustinus Uropka menjelaskan tentang deskripsi ekonomi kerakyatan dan kondisi ekonomi pada umumnya. Dalam penyampaian materinya deskripsi ekonomi kerakyatan di Papua lebih khusus Pegunungan Bintang perlu membangun kerjasama yang baik untuk melihat potensi daerah yang ada.

Kemudian konsep ekonomi kerakyatan ini dipandang dari berbagai aspek diantaranya pendidikan, kesehatan, pariwisata, hukum, sosial dan kebudayaan. Dalam pemaparannya Ia mengajak kepada peserta diskusi untuk melihat realita kondisi perekonomian di Pegunungan Bintang. Dengan maksud membangun sinergi untuk dimasa kini dan masa mendatang. Oleh karena itu, memandang perlu untuk melihat dan mengangkat serta membangun potensi daerah melaui konsep ekonomi kerakyatan di Pegunungan Bintang demi kemakmuran rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Untuk itu, ekonomi kerakyatan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari bunyinya dapat tercemin dari penguasaan negara akan sumber-sumber daya alam dan kemudian tindak lanjutnya adalah kembali pada rakyat. Secara tersirat di sini nampak adanya kolektivitas bersama dalam sebuah negara. Meskipun dalam dua pasal ini tidak terlalu jelas kandungan asas kekeluargaanya, namun melihat pasal sebelumnya, kedua pasal inipun akan jadi terkait dengan asas kekeluargaan itu.

Kemudian dalam pasal 27 ayat dua yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Makna kekeluargaan di sini lebih jelas di bandingkan pasal 33 ayat 2 dan 3. Ada hak yang menjembatani antara negara dan warga negara. Hubungan ini tidak hanya sekedar apa yang harus di lakukan dan bagaimana memperlakukan. Tetapi ada nilai moral khusus yang menjadikannya istimewa. kemudian nilai moral itu adalah nilai-nilai yang muncul karena rasa kekeluargaan. Hal ini pun tidak jauh beda dengan yang ada dalam pembukaan UUD, di dalamnya asas kekeluargaan juga muncul secara tersirat. Mengacu pada pasal-pasal di atas, asas kekeluargaan dapat digambarkan sebagai sebuah asas yang memiliki substansi sebagai berikut; kebersamaan, idealis keadilan, persamaan hak, gotong-royong, menyeluruh dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kemudian materi kedua tentang “Ekonomi Kerakyatan Dalam Prespektif Pariwisata” disampaikan oleh Novita Nicililia T.D. Opki, lebih menekankan pada pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan melalui bidang pariwisata. Sehingga diajak untuk membentuk “Kelompok Sadar Wisata” (POKDARWIS). Kelompok sadar wisata adalah kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi dan Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan rakyat.

Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk : (1) Meningkatkan pemahaman kepariwisataan, (2) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, (3) Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/ anggota Pokdarwis, (4) Mensukseskan pembangunan kepariwisataan.

Sedangkan Sapta Pesona, adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

Kemudian setelah menyampaikan materi oleh kedua pemateri. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk berpendapat berdasarkan kondisi, pengetahuan dan pengalaman mereka. Berikut pendapatnya:

Ferdinandus Bamulki mengatakan ekonomi kerakyatan pada dasarnya menganut sistem kerakyatan. Karena ekonomi kerakyatan pada dasarnya kekuatan rakyat. Sedangkan konsep ekonomi di Pegunungan Bintang lebih beriorentasi pada sistem tradisional bersifat sosial artinya tidak melihat profit, namun lebih pada konteks sosial. Sehingga dari sisi regulasi ekonomi dan politik bagaikan dua sisi mata uang koin yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sehingga lebih khusus peemrintahan desa harus ada peraturan desa yang mengatur tentang perekonomian yang berasaskan pada kekeluargaan. Lebih lanjut dari sisi ekonomi bahwa pemerintah daerah harus membentuk BUMD sedangkan sektor swasta membentuk konsep Ekonomi Rumah Tangga. Ekonomi lokal harus dibangun bernuansa budaya. Kemudian dari sudut pandang pariwisata, diharapkan untuk membentuk UPT. Contoh di Serambakon mempunyai potensi wisata : gunung, sungai dan kolam malam.

Teresia Uropka mengatakan pasar respek sudah ada di Pegunungan Bintang, namun partisipasi pembeli kurang. Contohnya : Pasar Respek di Balusu, penjual menganggap dan kuatir untuk akan jualan mereka karena pembeli kurang bahkan jarang dikunjungi. Sehingga Pasar Respek di Balusu dapat dijadikan sebagai tempat kegiatan yang sifatnya dapat merusak tatanan social dan ekonomi.

Kristianus Talmomkesan mengatakan pandangan ekonomi dari sisi waktu terbagi dua jenis yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Lebih menekankan pada konteks kemandirian rakyat untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk kepentingan rakyat masyarakat Pegunungan Bintang.

Eling Urwan mengatakan menanggapi dari sisi pariwisata bahwa pemerintah daerah perlu melihat potensi untuk menikmati keindahan alam Pegunungan Bintang. Secara pribadi mempunyai pemikiran untuk mengajarkan cara membuat sesuatu menjadi nilai ekonomi yang berkualitas tinggi dari bahan-bahan alamia. Lebih menegaskan untuk peraturan yang berpihak kepada rakyat dan membatasi non asli Pegunungan Bintang agar tidak mengambil keuntungan di Bumi Pegunungan Bintang.

Agustinus Uropka mengatakan Pemerintah daerah harus membuat regulasi khusus tentang sistem perekonomian di Pegunungan Bintang, diantaranya : Perda, Perbup dan peraturan lainnya.

Yerri Salyapo mengatakan Para pegawai jarang membeli dipasar. Sehingga pendapatan penjual dipasar sangat tidak menentu.

Yuventus Opki mengatakan catatan membangun ekonomi kerakyatan membutuhkan analisis SWOT, yaitu (1) Potensi : Pariwisata, Lahan, ketrampilan (noken) dan lokasi (cocok atau tidaknya). (1) Peluang : Bagaimana seseorang melihat kesempatan dan potensi. (3) Hambatan : Persaingan antara desa kota. (3) Solusi : Kesadaran dari masyarakat tentang ekonomi kerakyatan. (4) Bisnis tanpa mendidik bagi orang Papua. Potensi yang ada di Pegunungan Bintang seperti dikampung Okpol (usaha Ikan) sedangkan kampung Yamok (Pariwisata : Sungai). Lebih lanjut menekankan pada pemerintah daerah untuk menekan harga sembako.

Valentino Urpon mengatakan (1) Pengembangan Kopi: Diharapkan untuk membuat koperasi. Agar orang-orang yang bekerja dikoperasi yang mempunyai tugas untuk mencari pasar untuk dipasarkan. (2) Proses menanam, mengelola sampai menuai adalah wisata. Bila andalkan pemerintah bukan ekonomi kerakyatan. (3) Orang Papua pada umumnya tidak memahami tentang ekonomi tetapi tahu berpolitik. (4) Transfer pengetahuan melalui pendidikan ekonomi kerakyatan untuk membangun ekonomi kerakyatan. (5) Modal dari masyarakat berkembang dan menjadi besar untuk rakyat (Dari, Oleh dan Untuk rakyat)

Dari diskusi ini pihaknya memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan daerah untuk bisa membaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit sebagai berikut:

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus berorientasi pada pemberdayaan orang asli pribumi Aplim Apom.

2. Pemerintah Daerah harus mengaktifkan kembali (Fungsi) pasar respek untuk mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan masyarakat lebih khusus perempuan (mama-mama) asli Pegunungan Bintang.

3. Orang Pegunungan Bintang belum sadar wisata oleh karena itu pemda dan semua pihak termasuk akademisi perlu menginisiasi POKDARWIS untuk membangun ekonomi rakyat Pegunungan Bintang dari sektor wisata

4. Harus membuat Perda untuk keberpihakan ekonomi terhadap masyarakat Pegunungan Bintang oleh pemerintah daerah sehingga mewujudkan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Sehingga Berdaulat secara politik, Berdikari secara ekonomi dan berkaya secara sosial dan budaya

Ditulis oleh: Isak Kalka



 

Share
 


Copyright by KOMAPO.